Network
Arif juga mengatakan bahwa hingar bingar tentang pertumbuhan ekonomi selama ini tidak secara proporsional menjadi keuntungan bagi masyarakat Jabar.
Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut masih harus dikaji lebih mendalam, apakah pembangunan yang terjadi selama ini bukan milik masyarakat Jabar, apakah masyarakat Jabar cuma pekerjanya saja bukan pengusaha, atau alasan lainnya.
Baca Juga: SIAPA FIGUR BAKAL LAWAN Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2024? Intip dari Gelagatnya di Sini
“Menurut saya gemuruh ini harus direm demi social development. Kenapa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada masyarakat, apakah karena hanya segelintir orang yang menikmati, apakah karena aktivitas ekonomi hanya di tempat tertentu, atau penerimaan masih ada kebocoran, perlu ada leader berani untuk selesaikan hal-hal ini,” paparnya.
Pemerintah, kata dia, jangan terlalu terobesesi dengan pertumbuhan ekonomi, seperti yang digembar-gemborkan dan menjadi acuan utama semua pemimpin di Indonesia. Padahal, itu hanya satu dari banyak sekali indikator pembangunan.
“Hal hal yang paling mendasar seperti social development, itu delapan tahun itu harus dimonitor terus menerus,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan detail mengenai pertumbuhan ekonomi, dia mencontohkan di Kota Bandung yang selalu tingggi di angka 8 persen tiap tahun.
Menurut pendapatnya sebetulnya pemerintah bisa saja membuat policy yang pertumbuhan ekonominya tidak 8 persen tapi bisa sekitar 7,5 persen. Namun lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Arif juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan utama pembangunan. Namun hal yang terpenting adalah pembangunan yang dinikmati oleh orang lain.
Baca Juga: Ridwan Kamil Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Merata Dengan Memperkuat Digitalisasi Desa
