Network
Meski Pemprov Jabar tak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi ia berharap pembangunannya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Informasi yang saya terima, DED (detail engineering design) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR," ungkapnya.
Baca Juga: Petani Budidaya Ikan di Indramayu Rugi Rp28 Miliar, 9.890 Hektare Lahan Terendam Banjir
Belakangan, Ade Yasin menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.
Seperti diketahui, Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya memastikan bahwa Pemrov Jabar tak membiayai pembangunan Jalur Puncak II, setelah melakukan revisi RPJMD.
"Dalam RPJMD sebelum revisi sumber anggaran Jalur Puncak II dari APBN, APBD dan KPBU. Dalam revisi sekarang hanya mengandalkan dari APBN saja," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.***
