Network
PORTAL MAJALENGKA - Pembangunan Jalur Puncak II diharapkan tetap dilanjutkan meski Pemprov Jabar tidak menganggarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2023.
Perlunya pembangunan Jalur Puncak II tersebut disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin. Alasannya karena untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua.
"Selain itu, utamanya (Jalur Puncak II, red) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor," ungkapnya dilansir dari Antara, Kamis 25 Februari 2021.
Baca Juga: Keterlaluan, Sekdes Cipinang Bogor Tega Korupsi Dana Bansos Covid-19
Ia optimistis jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi. Yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.
"Lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini," kata Ade Yasin.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur memiliki IPM 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin.
Baca Juga: Dor! Pelaku Curanmor di Bandung Ditembak Mati
Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.
Meski Pemprov Jabar tak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi ia berharap pembangunannya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Informasi yang saya terima, DED (detail engineering design) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR," ungkapnya.
Baca Juga: Petani Budidaya Ikan di Indramayu Rugi Rp28 Miliar, 9.890 Hektare Lahan Terendam Banjir
Belakangan, Ade Yasin menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.
Seperti diketahui, Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya memastikan bahwa Pemrov Jabar tak membiayai pembangunan Jalur Puncak II, setelah melakukan revisi RPJMD.
"Dalam RPJMD sebelum revisi sumber anggaran Jalur Puncak II dari APBN, APBD dan KPBU. Dalam revisi sekarang hanya mengandalkan dari APBN saja," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.***
