PORTAL MAJALENGKA - Upaya pembangunan yang masif oleh Pemprov Jawa Barat (Jabar) terus dilakukan. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah menjadi target dari upaya tersebut.
Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kabar saat ini pertumbuhan ekonomi di Jabar selalu lebih tinggi dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Adapun dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat ini tengah dalam kajian.
Melalui West Java Development Forum 2023 yang digelar di akhir Juli 2023 ini, Pemprov Jabar siap menampung masukan dari para akademisi dan tokoh masyarakat agar tujuan pembangunan tersebut terlaksana.
Baca Juga: Said Abdullah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai Target 5,3 Persen
West Java Development Forum 2023 mengangkat tema “Jawa Barat Unggul dalam Mendukung Indonesia Emas 2045”.
Menanggapi acara tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf mengatakan bahwa acara itu dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk merencanakan pembangunan yang dapat lebih dirasakan masyarakat.
“Apa yang dicita-citakan di 2045, kalau melihat potensi di Jawa Barat, insya Allah bisa dicapai. Cuma kuncinya adalah kita semua harus partisipasi,” ujar Arief di acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan Tema: West Java Development Forum 2023, di aula timur Gedung Sate, Jumat 28 Juli 2023.
Tetapi yang jadi kunci utamanya adalah leader, yang harus siap, lanjut Arif. Karena saat ini pertumbuhan ekonomi di Jabar selalu lebih tinggi dibanding provinsi lain, tapi pendapatan per kapita Jabar lebih rendah dari nasional. “Ini harus jadi catatan di forum ini,” tegasnya.
Arif juga mengatakan bahwa hingar bingar tentang pertumbuhan ekonomi selama ini tidak secara proporsional menjadi keuntungan bagi masyarakat Jabar.
Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut masih harus dikaji lebih mendalam, apakah pembangunan yang terjadi selama ini bukan milik masyarakat Jabar, apakah masyarakat Jabar cuma pekerjanya saja bukan pengusaha, atau alasan lainnya.
Baca Juga: SIAPA FIGUR BAKAL LAWAN Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2024? Intip dari Gelagatnya di Sini
“Menurut saya gemuruh ini harus direm demi social development. Kenapa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada masyarakat, apakah karena hanya segelintir orang yang menikmati, apakah karena aktivitas ekonomi hanya di tempat tertentu, atau penerimaan masih ada kebocoran, perlu ada leader berani untuk selesaikan hal-hal ini,” paparnya.
Pemerintah, kata dia, jangan terlalu terobesesi dengan pertumbuhan ekonomi, seperti yang digembar-gemborkan dan menjadi acuan utama semua pemimpin di Indonesia. Padahal, itu hanya satu dari banyak sekali indikator pembangunan.
“Hal hal yang paling mendasar seperti social development, itu delapan tahun itu harus dimonitor terus menerus,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan detail mengenai pertumbuhan ekonomi, dia mencontohkan di Kota Bandung yang selalu tingggi di angka 8 persen tiap tahun.
Menurut pendapatnya sebetulnya pemerintah bisa saja membuat policy yang pertumbuhan ekonominya tidak 8 persen tapi bisa sekitar 7,5 persen. Namun lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Arif juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan utama pembangunan. Namun hal yang terpenting adalah pembangunan yang dinikmati oleh orang lain.
Baca Juga: Ridwan Kamil Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Merata Dengan Memperkuat Digitalisasi Desa
Dia menyebutkan caranya untuk mencapai pembangunan yang dimaksud yakni harus ada keberanian kepala daerah dalam mengatur investasi pembangunan, agar sedapat mungkin melibatkan dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Pertama, kita harus berani dalam perizinan, bahwa untuk investasi di Jawa Barat, itu harus menjamin bahwa misalkan pekerja yang bekerja di proyek atau pabrik pabrik itu harus melalui tahapan transfer teknologi, supaya pinter mereka itu, diwajibkan, kalau nggak ya jangan,” paparnya.
“Kita harus punya pemimpin yang berpihak pada konstituennya di Jabar,” tegasnya.
Sementara West Java Development Forum menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengatakan bahwa forum tersebut bisa dijadikan kemasan ruang diskusi untuk percepatan menyusun kebijakan rencana pembangunan daerah.
“Yang dibahas nanti berbagai aspek, sosial, ekonomi, lingkungan, dan birokrasi serta politik. Kemudian yang terlibat karena di-leading oleh Pemprov Jabar, kami berupaya semua bisa terlibat, masyarakat dan segala mancamnya tentunya dengan berbagai metode, metode elektronik, metode langsung ke lapangan, metode formal diskusi, semuanya sudah kita upayakan,” paparnya. *