Network
PORTAL MAJALENGKA - Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pihak outlet Holywings kini berujung pencabutan izin usaha.
Disampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi sudah mencabut izin usaha yang dimiliki outlet Holywings yang ada di wilayah Jakarta.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov DKI Jakarta langsung melakukan pencabutan izin usaha outlet Holywings sesuai arahan dari Gubernur.
Baca Juga: Laporakan Managemen Holywings Terkait Dugaan Penistaan Agama, FBI: Siap Kawal Sampai Tuntas
Hal tersebut dilakukan berdasarkan adanya temuan pelanggaran dan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.
Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benny Agus Chandra dalam rilis persnya terdapat 12 outlet Holywings yang ada di wilayah Jakarta kini, sudah tidak memiliki izin usaha lagi.
“Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Benny Agus Chandra, Senin 27 Juni 2022 dikutip dari PMJ News.
Sejalan dengan, Kepala Disparekraf Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama DPPKUKM, DPMPTSP, dan Satpol PP.
Hasil peninjauan itu, pihaknya telah menemukan beberapa pelanggaran yang menjadikan dasar pencabutan izin usaha outlet Holywings.
“Pertama, hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi,” jelas Andhika.
Baca Juga: Terkait Perubahan Nama Jalan di Pemprov DKI, Korlantas Tegaskan Tidak Harus Ganti STNK
Andhika juga sampaikan bahwa sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar.
Hal itu sebagai bentuk legalitas ijin usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.
Tak hanya itu, Holywings juga telah melanggar beberapa ketentuan penjualan minuman Miras di 12 Outlet tersebut yang ada di wilayah DKI Jakarta.
Kepala DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo sampaikan Holywings hanya memiliki Surat Keterangan Pengeceran (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221 untuk mengecer Miras.
Yang mana hal itu penjualan Miras hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak diminum di tempat usaha.
“Sedangkan, hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301,” kata Elisabeth Ratu Rante Allo.
Dari total 12 outlet Holywings, 7 diantaranya memiliki SKP KBLI 47221 sedangkan 5 lainnya tidak memiliki.
“Dari 7 (Tujuh) outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, dan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut,” ucapnya.
Dari kedua OPD tersebut menjadi dasar pencabutan seluruh izin usaha 12 outlet Holywings Group di wilayah DKI Jakarta.
Adapun 12 outlet Holywings yang ada Jakarta itu yang dicabut izin operasionalnya, sebagai berikut.
1. Holywings Tanjung Duren Utara.
2. Holywings Kalideres.
3. Holywings Kelapa Gading Barat.
4. Tiger.
5. Dragon.
6. Holywings PIK.
7. Holywings Reserve Senayan.
8. Holywings Epicentrum.
9. Holywings Mega Kuningan.
10. Garison.
11. Holywings Gunawarman.
12. Vandetta Gatsu. ***
