Network
PORTAL MAJALENGKA – Presiden Joo Widodo menggelar rapat terbatas membahas percepatan penyerapan garam rakyat, di Istana Merdeka, Senin 5 Oktober 2020.
Presiden Jokowi berharap hilirisasi industri garam harus dikerjakan dengan mengembangkan industry turunan.
Presiden juga mengungkapkan alasan Indonesia masih mengimpor garam, karena sampai saat ini produksi garam di dalam negeri masih rendah.
Baca Juga: Bank Dunia Wacanakan Pembatalan Utang
Meski demikian, Jokowi masih mengizinkan impor langsung garam industri yang akan digunakan sebagai bahan baku dalam industri pangan.
Tentunya dengan terlebih dahulu ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Presiden setuju bahwa industri-industri untuk makanan, dan yang butuh garam industri mengimpor langsung dengan rekomendasi dari Kemenperin,” kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan setelah rapat terbatas.
Baca Juga: Mulai 1 Januari 2021, Materai Jadi Rp10.000
Dia mencontohkan, industri kaca saat membutuhkan garam diizinkan untuk mengimpor.
Tetapi jika membocorkan garam impor tersebut ke pasar domestik sehingga menyebabkan harga garam rakyat turun, maka izinnya akan dicabut.
Kemenperin disebutnya telah memiliki data terkait jumlah industri membutuhkan garam industri sekaligus kebutuhan mereka.
Baca Juga: Ubah Minyak Jelantah Menjadi Emas, Koq Bisa?
“Saya kira itu akan diinventarisir oleh Pak Agus (Menperin) dan diterbitkan kepada publik, sehingga publik akan mengawasi benar tidak jumlahnya,” kata Luhut.
Hal itu kata dia, berlaku pula untuk gula dimana izin impor hanya diberikan kepada industri pangan yang memerlukan gula sebagai bahan baku.
“Misal industri makanan dia perlu gula, dia impor. Mana saja industri makanan yang perlu gula, nanti Agus Gumiwang yang paling tahu. Dan dia juga yang tahu jumlahnya berapa. Nanti kalau dia mengimpor dan menjual ke luar maka akan dicabut izinnya atau ada sanksi dari Kemenperin,” katanya.
Baca Juga: Tarif Listrik Turun bagi 7 Golongan Ini Mulai Oktober hingga Desember 2020
Luhut juga menekankan terkait teknologi untuk memproduksi garam yang juga bisa dilakukan dari PLTU sebagaimana dikembangkan oleh BPPT.
Dia mendorong hal itu agar segera dapat dilaksanakan sehingga industri garam terintegrasi dapat diwujudkan melalui teknologi yang ada.
“Presiden minta pilot project untuk industri garam,” kata Luhut.
Baca Juga: Dihantam Pandemi, Dividen BUMN Cuma Ditarget Rp26,1 Triliun
Presiden Joko Widodo mencatat setidaknya ada dua permasalahan utama dalam pengembangan industri garam rakyat, yakni rendahnya produksi dan kualitas garam yang dihasilkan.
Menurutnya hal itu harus segera dicarikan jalan keluarnya, terlebih ketika semua mengetahui titik permasalahannya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya.
Jokowi mengatakan berdasarkan data sampai 22 September 2020, sebanyak 738 ribu ton garam rakyat tidak terserap industri nasional.
Baca Juga: Neraca Keuangan BI Tahun 2021 Defisit Rp21,8 Triliun
“Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” katanya.
Permasalahan industri garam yang kedua, kata Presiden, yakni terkait masih rendahnya produksi garam nasional.
Hal inilah yang menjadikan Indonesia masih menjadi negara pengimpor garam padahal tercatat memiliki garis pantai yang panjang.
Baca Juga: Pemutakhiran Teknologi Dukung Transformasi TNI
“Sehingga cara yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu begitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian,” katanya.
Presiden menyebutkan dari kebutuhan garam nasional sebanyak empat juta ton per tahun, produksi garam nasional baru dua juta ton. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan industri masih impor.
“Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan mulai dari pembenahan besar-besaran suplai chain dari hulu sampai hilir,” katanya. ***
