Network
Oleh : M. Abduh Nugraha, SH*
Presiden Jokowi dalam rapat virtual dengan para Kepala Daerah dengan tegas menghimbau para Kepala Daerah agar fokus dalam penanganan dan penanggulangan covid-19.
Namun miris sekali di sejumlah Kabupaten/Kota ada banyak bermunculan organisasi atau komunitas yang mendeklarasikan sebagai pendukung Kepala Daerah Petahana untuk menghadapi Pilkada berikutnya.
Organisasi atau komunitas tersebut menggalang massa hampir tiap Kecamatan dan desa-desa hanya untuk kepentingan Pilkada atau mendukung Kepala Daerah Petahana untuk maju di periode selanjutnya.
Baca Juga: Soal Pesangon di UU Cipta Kerja, Mahfud MD: Peraturan Pesangon Kini ada Jaminan Hukumnya Bagi Buruh
Sungguh miris sekali di tengah pandemi covid-19 ini, ada orang yang hanya memikirkan syahwat politiknya !
Bukannya fokus membantu bagaimana penanganan dan penanggulangan covid-19, misalnya dengan mengkampanyekan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker), ini malah sibuk membuat tim sukses bahkan dengan memasang spanduk dimana-mana, di setiap belokan di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis.
Sebenarnya tidak salah juga dan haknya masing-masing untuk curi start sosialisasi menghadapi Pilkada.
Baca Juga: Tidak Harus Datang Ke Bank, Begini Cara Cek Penerima Bantuan BLT UMKM dan Banpres Produktif
Walaupun UU Pemilu dan Peraturan KPU belum jelas memastikan apakah Kabupaten Majalengka akan termasuk dalam Pilkada serentak 2022 atau pun sesuai jadwal yang direncanakan sebelumnya yaitu Pilkada Serentak 2024.
Saran saya, lebih elok dan mendapat simpati dari masyarakat kalau organisasi atau komunitas yang "seolah-olah" Tim Sukses ini lebih banyak menggelar aksi Bakti Sosial (Baksos) saja, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan daripada uangnya dipakai untuk spanduk atau deklarasi, lebih baik Baksos lebih bermanfaat buat masyarakat.
Memang Pilkada langsung yang dipilih oleh masyarakat ini ada dampak positif dan negatifnya bagi Kepala Daerah terpilih.
Baca Juga: Tak Terima Dicerai Suami Karena Selingkuh, Ibu di Iran tega Melempar Anaknya ke Sungai
Dengan Pilkada langsung, Calon Kepala Daerah membutuhkan Tim Sukses atau organisasi atau komunitas yang jumlah anggotanya banyak supaya menang.
Namun Tim Sukses (Timses) ini juga jadi beban bagi Kepala Daerah terpilih untuk "balas budi" bagi para pendukungnya yang membantu memenangkanya di Pilkada.
Bentuk "balas budi" Kepala Daerah bagi pengusaha yang menyumbang biaya kampanye bisa proyek APBD, buat ASN bisa dalam bentuk jabatan di SKPD atau di BUMD, kemudahan dalam perizinan bahkan yang lebih parah bisa nepotisme dalam pemerataan pembangunan dengan lebih mendahulukan atau memprioritaskan pendukungnya.
Baca Juga: Selain Menjadi Relawan Muda, Ini Fakta Menarik Lain Putra Mahkota Thailand
Makanya dalam pembahasan atau revisi UU Pemilu sempat muncul wacana agar pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota dikembalikan ke DPRD, sesuai Sila ke-4 Pancasila yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".
Wacana Pilkada kembali dipilih oleh DPRD, menurut hemat penulis akan meminimalisir "beban" Kepala Daerah untuk "balas budi" kepada Timses atau para pendukungnya. Selain kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memberikan rekomendasi sebagai syarat daftar ke KPU.
Dengan Pilkada langsung Kepala Daerah terpilih mempunyai 2 beban "balas budi" yaitu kepada Partai Politik yang mengusungnya, dan kepada para Timses yaitu relawan atau organisasi atau komunitas di luar struktur Partai Politik.
Baca Juga: Polemik Sahnya UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: Rakyat Tidak Tahu Apapun yang Mereka Lakukan
Namun jika Pilkada dipilih oleh DPRD, Kepala Daerah hanya mempunyai "beban" untuk "balas budi" kepada Partai Politik yang mengusungnya karena anggota DPRD yang memilihnya sudah otomatis merupakan anggota Partai Politik.
Jadi ketika terpilih, Kepala Daerah tersebut tidak "dibebani" untuk "balas budi" ke Tim Sukses yang rentan dengan nepotisme tersebut walaupun banyak sekali sebenarnya orang-orang Tim Sukses tersebut yang kompeten dan profesional.
Dampak buruk lainnya dari Pilkada langsung adalah adalah banyak ASN yang berpolitik dan jadi Timses bahkan sampai mengerahkan massa agar nanti kariernya bisa cemerlang.
Baca Juga: Catat! 5 Jenis Olahraga yang Harus Diwaspadai
Hal ini tentu menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan ASN karena untuk mendapatkan jabatan strategis bukan karena kompetensi atau kapabilitas tapi faktor kedekatan dengan Kepala Daerah terpilih bisa jadi lebih dominan.
Dampak baiknya Pilkada langsung memberikan harapan bagi para Tim Sukses. Apabila Calon Kepala Daerah yang didukungnya menang, para Tim Sukses ini akan menikmati "balas budi" dari Kepala Daerah yang bersangkutan.
Baca Juga: Berbeda dengan Donald Trump, Begini Janji Joe Biden Kepada Muslim AS
Organisasi atau Komunitas yang paling "menjanjikan" untuk dibentuk sekarang ini adalah Organisasi Tim Sukses.
"Corona bisa menghentikan hajatan, pernikahan, konser, pertunjukan seni budaya, tapi Corona tidak bisa menghentikan Pilkada he he "
*Penulis adalah Jurnalis Media Online di Majalengka
