Network
Nina berangkat dari ketokohan ayahnya yang mantan Kapolri dan pengurus pusat DPP PDIP yang berasal dari wilayah Barat yakni Kec. Losarang dan Lucky Hakim merupakan artis di Jakarta yang menurut sumber lain beliau orang tuanya dari Kec. Kedokan Indramayu Timur. Mengangkat jargon Indramayu butuh Pemimpin bukan Penguasa.
Suasana optimistik dan harapan Indramayu lebih maju dan lebih baik untuk menjadi Kabupaten terdepan di Jawa-Barat adalah kondisi yang diidealkan masyarakat serta amanahnya ada pada pundak para calon yang di antara mereka salah satu pasangannya akan terpilih.
Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Keringanan Biaya Listrik, Siapa Saja yang Dapat?
Tetapi cita-cita yang diidealkan itu rasanya masih jauh dari harapan—kalau menjadi bupati dengan niat mencari ‘kehidupan’ dari jabatannya—karena sebagaimana testimoni bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ketika menerima slip gajinya hanya Rp. 5,9 juta.
Berbanding terbalik dengan cost yang harus dikeluarkan untuk menjadi bupati atau kepala daerah, biaya ‘mahar politik’—yang dalam bahasa para politisi disebutnya biaya operasional—transaksional, curnis dan lainnya.
Sekedar ilustrasi, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syafii Antonio untuk menjadi seorang kepala daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) di pulau Jawa atau daerah-daerah tertentu di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dibutuhkan biaya kampanye minimal Rp. 7-15 Milyar.
Baca Juga: Bukan Hanya Batuk dan Demam, Diare Juga Gejala Covid-19
Ketika calon bupati meminjam dari beberapa pengusaha dan teman-temannya, ia akan langsung menjadi penghutang besar (gharimun kabir) yang harus dibayar selama masa pemerintahannya.
Dari sini bupati akan memulai tugas utamanya dengan program ‘balik modal’. Program ‘balik modal’ ini jelas tidak bisa diharapkan dari gaji normatifnya karena take-home payment resmi para pejabat itu tidak lebih dari Rp. 15-20 juta per bulan.
Mungkin jika ditambahkan berbagai tunjangan resmi mencapai Rp. 50-100 juta. Jika Rp. 50 juta dikalikan 60 bulan masa jabatan, maka total pendapatan resmi dan halal bupati hanya Rp. 3 Milyar.
