Moderasi Islam: Membahayakan Generasi Muslim

Seperti yang sedang ramai di media soal CPNS Guru Mata Pelajaran Geografi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Tana Toraja, adalah non muslim.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain menjelaskan bahwa hal itu dimungkinkan secara regulasi.

Menurutnya, sebagai sekolah berciri khas Islam, guru mata pelajaran agama di madrasah memang harus beragama Islam. Mata pelajaran agama itu antara lain Aqidah Akhlak, Al-Qur'an Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Baca Juga: Mutasi Virus Baru Berpotensi Menular Lebih Cepat dan Luas, Protokol Kesehatan Tidak Dapat Ditawar Lagi

Tapi, untuk guru mata pelajaran umum di madrasah, regulasi mengatur bahwa itu bisa juga diampu oleh guru non muslim, Hal itu sejalan dengan regulasi sistem merit. 

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan merit yang diatur dalam regulasi. 

Hal ini diatur dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Permenpan No 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dan Perka BKN No 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS. ( kabartegal.pikiran-rakyatcom, 01/02/2021).

Baca Juga: Percepatan Vaksinasi Tenaga Kesehatan untuk Mengendalikan Pandemi

Moderasi beragama menjadi fokus pemerintah sebagai salah satu langkah untuk menghargai perbedaan keyakinan di masyarakat.

Atas nama moderasi, dalam hal ini pemerintah melalui Kemenag, mendapat kewenangan membuka peluang Guru Kristen untuk mengajar di sekolah Islam.