Network
Pemerintah saat ini memang tengah serius untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Hal ini dapat terlihat dari program link and match, antara pendidikan vokasi baik SMK maupun Perguruan Tinggi dengan industri.
Menelaah fakta di atas, maka dapat terlihat bahwa arah kebijakan mengenai pemberdayaan potensi generasi yang berbasis pelibatan korporasi, tak ubahnya sama dengan menyerahkan potensi unggul generasi pada korporasi (asing).
Hal tersebut juga terbaca dari kurikulum pendidikan vokasi baik menengah maupun tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendlidikan dan Kebudayaan, telah melakukan penyesuaian kurikulum dalam rangka mendukung program di atas.
Baca Juga: Diduga Lakukan Malapraktik Pasien Di-COVID-kan, RS Telogorejo Dilaporkan ke Polisi
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan juga menyampaikan bahwa, pihaknya telah membentuk Forum Pengarah Vokasi (Rumah Vokasi), dengan 50 anggotanya yang berasal dari para pemimpin dunia usaha dan industri.
Permasalahan terkait pendidikan generasi seharusnya mutlak dikelola oleh negara, karena generasi merupakan aset dan masa depan bangsa.
Mereka dicetak untuk menjadi manusia berkualitas, agar menghasilkan pemikiran, karya dan inovasi terbaik. Serta mengabdikan potensi yang dimilikinya bagi bangsa dan masyarakat.
Baca Juga: Perahu Nelayan Terbalik di Perairan Cirebon, 1 dari 14 ABK Hilang Belum Ditemukan
Maka sungguh mengerikan, ketika generasi sengaja dicetak untuk dijadikan buruh dengan kompetensi terbaik, demi memenuhi kepentingan produksi para korporasi yang hanya mengeruk keuntungan dan merugikan negeri.
Senyatanya yang demikian merupakan sebuah kebahayaan besar karena kebijakan tersebut juga bermakna bahwa negara merelakan kehilangan SDM untuk keunggulan bangsa.
