Network
PORTAL MAJALENGKA - Pada rapat paripurna yang digelar beberapa waktu lalu, DPRD Majalengka sempat menyoroti alokasi anggaran investasi daerah (dana cadangan) sebesar Rp 3 miliar rupiah yang bersumber dari pembiayaan.
DPRD mempertanyakan dialokasikan ke dana cadangan apa anggaran uang tersebut selain dari usulan DPRD Majalengka yang menyebut jika alokasi Rp 3 miliar dinilai terlalu kecil dan dipertahankan tetap Rp 6 miliar sesuai dengan APBD normal tahun 2020.
Pada poin lainnya, DPRD Majalengka meminta penjelasan terkait inefisiensi anggaran penanggulangan COVID-19.
Baca Juga: Gelombang Penolakan UU Cipta kerja, Jokowi: Kami terbuka usulan masyarakat
Banyaknya organisasi masyarakat dan kepemudaan yang tidak mendapatkan bantuan dana hibah karena adanya refocusing anggaran dampak pandemi, penanganan COVID-19 di Majalengka, permasalahan pertanian di masa pandemi.
Selain itu, tidak adanya anggaran pengamanan dampak pandemi COVID-19 di lingkungan sekolah, penurunan ekonomi dan peningkatan pengangguran, meminta peningkatan anggaran hibah bagi lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.
"Karena menurut DPRD terjadi peningkatan permasalahan sosial dan masyarakat di masa pandemi COVID-19, kurangnya dukungan dana bagi koperasi dan pekerjaan yang mangkrak di dinas PUTR," ujar Ika Purnama Alam, anggota DPRD Majalengka dari fraksi PKS.
Baca Juga: Ini 7 Gejala Depresi, Nomor 2 Paling Sering Dialami
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka Agus Tamim mengatakan, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka mengalami pemangkasan dari anggaran Rp 500 Miliar pada awal tahun 2020, namun kini hanya tersisa Rp 300 miliar dikarenakan Refocusing akibat Pandemi Covid-19.
