Network
Tidak hanya timses, para aktor penjudi atau pembotoh juga turut bermain pula di dalamnya untuk memenangkan calon kades atau kuwu yang mereka jagokan.
Duit ratusan juta berputar di pagi itu untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon kades atau kuwu yang bakal memimpin desanya.
Fenomena praktik politik uang masih terus terjadi dan dianggap lumrah di hampir setiap pilkades di Kabupaten Cirebon.
Sulit untuk menghilangkan praktek money politics semacam ini karena tidak ada aturan dan tindakan tegas yang membuat jera.
Banyak kandidat yang menyiasati definisi politik uang dengan berpendapat bahwa dalam aturan pemilu maupun pilkades, larangan memberikan uang berlaku saat kampanye, masa tenang, dan saat pencoblosan.
Hal tersebut kemudian mereka plesetkan bahwa ada celah untuk memberikan uang pada malam sebelum pemungutan suara.
Mahalnya ongkos menduduki kursi orang nomor satu di desa juga diakui salah satu mantan kepala desa di wilayah Kabupaten Cirebon yang namanya enggan disebutkan.
Mengaku dirinya menghabiskan Rp300 juta lebih saat kampanye pada 2013 lalu.
Uang tersebut untuk konsumsi, biaya saksi, bimbingan teknis, dan transportasi sukarelawan. Ia mengklaim tidak ada bagi-bagi duit ke pemilih. Dalam hal ini ia mengaku tidak melakukan serangan fajar yang umum diistilahkan.
Dari banyak pengalaman yang dialami, mahalnya biaya untuk menjadi kepala desa ini kadang menyulitkan orang - orang potensial untuk jadi pemimpin yang membangun desanya.
Apalagi, dengan peraturan yang membolehkan calon kepala berasal dari luar desa, akan semakin membuka kesempatan pemodal untuk menguasai desa dengan kekuatan uang dimilikinya.
