Network
PORTAL MAJALENGKA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon memastikan Pemilihan Kepala desa atau pemilihan kuwu (pilkades atau pilwu) Serentak akan dilaksanakan Oktober 2023.
Kepala DPMD Kabupaten Cirebon Erus Rusmana menjelaskan, dipilihnya pelaksanaan pilkades atau pilwu serentak 2023 pada Oktober itu lantaran November sudah masuk tahapan kampanye Pemilu 2024.
Pilwu serentak di Kabupaten Cirebon akan digelar di 100 desa yang masa jabatan kuwunya telah berakhir.
Baca Juga: PENTING Masyarakat Tahu, Ini Bedanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Tahapan Pilwu serentak 2023 itu akan dimulai pada bulan Juni, melakukan pembentukan tim tingkat kabupaten. Sedangkan tim tingkat desa akan dibentuk pada Juli 2023.
Pada Agustus 2023 akan masuk tahap penjaringan bakal calon kuwu. September seleksi akademis, dan pencoblosannya di Oktober 2023.
"Untuk konsep teknisnya nanti, ada dua usulan. Apakah seperti di Pilwu 2021 lalu. Dimana TPS disebar. Yang satu TPS 500 orang. Atau menambahkan satu TPS menjadi 600 orang," ujarnya.
Baca Juga: MASIH Ada Kekurangan, Kurikulum Merdeka Perlu Terus Dievaluasi
"Sehingga, ada pengurangan TPS. Nah yang pengurangan TPS ini bajetnya bisa dialokasikan untuk honor panitia. Tapi itukan baru konsep. Belum matang," jelasnya.
Adapun untuk kepastian tanggal tahapan pilwu serentak 2023 di Kabupaten Cirebon masih dalam pembahasan.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD, Aditya Arif Maulana saat menanggapi draf tahapan yang beberapa hari viral beredar di salah satu aplikasi sosial.
Baca Juga: Pilkades atau Pilwu Serentak 2023 Kabupaten Cirebon Bakal Kembali Gunakan Sistem TPS Menyebar
Aditya menegaskan bahwa saat ini Jadwal Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak 2023 tersebut masih dalam pembahasan.
“Untuk jadwal tahapan pilwu tersebut, kita masih dalam pembahasan dan dalam waktu dekat memang akan disahkan, tapi terkait tanggalnya masih belum pasti. Bisa dikatakan juga kita belum sampai ke tahap finalisasi jadwal tahapan tersebut,” jelas Adit.
“Oleh karena itu, kita belum mengeluarkan jadwal tahapan secara resmi dan draf yang sekarang beredar dipastikan HOAKS. Nanti kalau edaran resmi dari kita (DPMD) itu sudah dalam bentuk SK Bupati,” lanjutnya.***
