Network
PORTAL MAJALENGKA - MPR RI bertemu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membahas pentingnya pengentasan penyebaran HIV-AIDS turut disertakan dalam pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua.
Apalagi berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada 29 Mei 2020 Provinsi Papua menduduki peringkat tiga nasional kasus HIV-AIDS dengan total mencapai 60.606 kasus.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan Komnas Perempuan menyampaikan perempuan penderita HIV-AIDS merupakan korban penyebaran HIV-AIDS akibat ketidakmampuan mencegah penularan dari suami.
Baca Juga: Besok Pukul 10.00 Anies Baswedan Resmi Dipanggil Bareskrim Polri
"Karena itu, negara melalui RUU Otonomi Khusus perlu memberikan dukungan dan perlindungan terhadap perempuan. Negara juga perlu mengendalikan penyebaran HIV-AIDS di berbagai daerah lainnya, sehingga perempuan di berbagai daerah tak lagi menjadi korban," ujar Bambang Soesatyo seperti dikutip Portal Majalengka dari Antara.
Dalam kesempatan itu, Bambang Soesatyo mengaku prihatin terhadap masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah, seperti catatan Komnas Perempuan yang menyebut pada 2019 terdapat 431.471 kasus, meningkat dibanding 2018 dengan 4016.178 kasus.
Kekerasan terhadap perempuan terbagi dalam ranah pribadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mencapai angka 75 persen (11.105 kasus), kemudian ranah komunitas/publik dengan persentase 24 persen (3.602 kasus) dan terakhir ranah negara dengan persentase 0,1 persen (12 kasus).
Baca Juga: BAHAYA, Kasus Covid-19 di Amerika Serikat Lewati Angka 11 Juta
Ada pun kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi antara lain kekerasan fisik, seksual, psikis dan ekonomi.
Sementara di ranah publik/komunitas antara lain pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.
Baca Juga: Alami Penurunan, Utang Luar Negeri 408,5 Miliar Dolar
Selanjutnya di ranah negara antara lain penggusuran, intimidasi kepada jurnalis perempuan ketika melakukan peliputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan, kasus pinjaman daring dan tuduhan afiliasi dengan organisasi terlarang.***
