Network
Dia meminta Kementerian Dalam Negeri dan KPU tidak memaksakan pilkada pada 2020 apabila situasi cukup riskan, karena kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama.
Bambang juga mengomentari 45 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020 termasuk dalam zona merah Covid-19.
Bambang meminta pemerintah daerah di 45 daerah tersebut, harus meningkatkan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Baca Juga: Potensi Politik Uang Ada di Pilkada Apapun
“Saya mendorong pemda dii 45 daerah berzona merah itu memastikan meningkatkan disiplin protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19 dan menghindari klaster Pilkada," ujarnya.
Pemerintah juga diminta mengevaluasi seluruh perkembangan tahapan Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan.
Dia menilai banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada masa proses tahapan Pilkada.
Sehinggaperlu diambil sikap tegas dari awal, apabila pelanggaran masih berpotensi banyak dilakukan dalam berbagai tahapan Pilkada ke depannya. ***
