Potensi Politik Uang Ada di Pilkada Apapun

PORTAL MAJALENGKA - Selain politik dinasti dan kampanye hitam, politik uang selalu menjadi tema hangan dalam setiap perhelatan politik.

Nilai demokrasi Indonesia dinilai masih rendah, salah satunya disebabkan praktik bagi-bagi uang tersebut.

Meski berbagai upaya dilakukan, namun politik uang tetap massif dilakukan khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Baca Juga: Tidak Diusung Partai Politik, Pasha Ungu dan Aldi Taher Gagal Maju di Pilkada Sulteng

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menilai pilkada yang diselenggarakan secara langsung atau lewat DPRD sama-sama berpotensi terjadi politik uang.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan MMD Initiative di Jakarta, Sabtu 5 September 2020).

Menurut Mahfud, potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama saja hanya berbeda modelnya saja.

Baca Juga: Anies Dinilai Gagal dalam Memimpin Jakarta

“Sama-sama ada money politics-nya, mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari,” kata dia.