PORTAL MAJALENGKA - Pemuda muhammadiyah acungi jempol atas sikap DPRD Kabupaten Indramayu dalam merespon aktif suara rakyat terkait penundaan atas Ijin persetujuan pengisian jabatan tinggi pratama dan mutasi pegawai.
Pemuda Muhammadiyah Indramayu menilai dengan adanya mutasi dan promosi pegawai syarat sekali akan kepentingan terselubung serta juga dugaan praktik curang.
"Pada akhirnya seleksi terbuka ini hanya di jadikan formalitas semata," ujar Sodikin dalam press rilisnya, Senin 7 September 2020 malam.
Baca Juga: Kabar Gembira, BLT Pekerja Dilanjut Hingga 2021
Dikatakan Ketua Pemuda Muhammadiyah, Open biding seharusnya berjalan secara terbuka dan dilakukan penuh pertanggungjawaban.
"Jangan dijadikan sarana praktik politik pragmatis,"ucapnya.
Baca Juga: Jokowi : Waspada Tiga Klaster Covid-19
Pemuda muhammadiyah sendiri, sambung Sodik, siap menjadi garda terdepan dalam memastikan agar semua tahapan open biding ini sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 409 tahun 2019.
"Jangan main main bahkan sampai memainkan aturan sehingga akhirnya rakyat jugalah yang jadi imbasnya," imbuhnya.
Baca Juga: Telan Rp692 milyar, Akses Tol Cipali Menuju BIJB Selesai 2021
Pemuda Muhammadiyah berharap dengan sering datangnya KPK untuk ke sekian kalinya ke Indramayu harus dijadikan semangat perubahan dalam pengelolaan pemerintahan terutama promosi dan mutasi pejabat pratama.
"Kita hanya berharap para pejabat yang dihasilkan melalui seleksi terbuka ini benar-benar pejabat yang mempuni sesuai jabatan yang dipilihnya, sehingga Indramayu kedepan dapat memberikan kembali harapan yang pasti akan pembangunan yang lebih Berkemajuan untuk rakyat sendiri," pungkasnya***