Network
PORTAL MAJALENGKA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa digunakan untuk penunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Rileksasi dana BOS juga bisa digunakan untuk membeli smartphone, catatannya menjadi inventaris sekolah yang nantinya bisa dipinjamkan ke siswa yang tidak memiliki smartphone.
"Jadi kalau sekolah mengeluh siswanya banyak yang tidak punya smartphone sebagai penunjang PJJ, saya minta dana BOS disisihkan untuk membeli smartphone, catatannya sekali lagi itu milik inventaris sekolah, nanti bisa dipinjamkan ke siswa yang tidak punya smartphone," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kesiapan Vaksinasi
Dan perlu diingat bahwa penggunaan dana BOS kata Huda merupakan kewenangan sepenuhnya ada di kepala sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap sekolahnya.
"Sekali lagi saya pertegas bahwa dana BOS ini penggunaannya sepenuhnya ada di kewenanggan kepala sekolah, tinggal kami menuntut pertanggungjawabannya, kalau dulu BOS tidak bisa dipakai ini dan itu, sekarang mangga penggunaannya diatur oleh pihak sekolah tinggal kami dan Kemendikbud menagih akuntabilitas kepala sekolahnya masing-masing dalam penggunaan dana BOS," ujar Huda.
Diberitakan Literasinews sebelumnya, dalam artikel yang berjudul Dana Bos Bisa Dibelikan Smartphone, Berikut Penjelasannya, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbud, Dr. Samto berharap kegiatan sosialisasi program relaksasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di masa pandemi ini lebih digencarkan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 DKI Jakarta dan Jateng Meningkat, Jokowi Beri Peringatan
Hal itu ditegaskan Samto dalam Workshop Pendidikan Kebijakan Relaksasi Dana BOS dan BOP di Masa Pandemi Covid, di Universal Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 28 November 2020.
Salah satunya seperti kegiatan workshop pendidikan yang digelar tersebut, di mana para kepala sekolah mendengarkan secara langsung ketegasan dari para pemangku kebijakan dari pusat, provinsi, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Dalam kegiatan tersebut, hadir Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda; Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Edy Purwanto; Kasi Kurikulum SMP Disdik KBB; Pengawas Pembina SD Disdik KBB, Lukman Nurhakim.
Baca Juga: Berikut Identitas 10 Korban Tewas Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali KM 78 Purwakarta
"Karena begini, walaupun sudah kita terbitkan peraturan menteri berkali-kali, itu kalau tidak kita sosialisasikan langsung kepada kepala sekolah, mereka itu masih ada ketakutan untuk membelanjakan dana BOS sesuai dengan aturan. Padahal sebetulnya kan sudah diberi kekuasaan belanja sesuai dengan kebutuhan sekolah," terangnya.
Dijelaskan, relaksasi dan BOS di masa pandemi merupakan kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk pengadaan peralatan teknis protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19.
Perlatan protokol kesehatan yang dimaksud, di antaranya perlengkapan mencuci tangan, hand sanitizer, dan perlengkapan lainnya.
Baca Juga: Kapolda Jabar : Kasus RS Ummi Pidana Murni
"Tapi kalau tidak ketemu (sosialisasi) langsung mereka (kepala sekolah) ini masih ketakutan belanja, kan kasihan anak-anak," kata Samto.***(Zaenal Mutakin/Literai News)
