Network
PORTAL MAJALENGKA - Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yang tersebar di 27 kota dan kabupaten.
Menurut data tahun 2017, dari 261.890.900 jiwa penduduk Indonesia, penduduk Jabar mencapai 48.037.600 atau 18,3 persen penduduk Indonesia.
Dengan jumlah penduduk yang banyak dibandingkan jumlah kota kabupaten, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota).
Baca Juga: Ridwan Kamil Klaim Hanya Tinggal Tiga Daerah di Jawa Barat yang Masuk Zona Merah Covid 19
Sehingga pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar.
Menurutnya ada hal-hal yang sedang diperjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik, yaitu pemekaran wilayah.
“Jadi kami berharap Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota),” kata Riwan Kamil atau Kang Emil saat menjadi narasumber webinar Universitas Paramadina “The Implementation of Regional Economy in West Java”, Rabu 14 Oktober 2020.
Baca Juga: Kunjungan Ridwan Kamil di Ciayumajakuning, Ini Pesan kepada Bupati dan Walikota
Dalam webinar tersebut Ridwan Kamil memaparkan terkait dinamika pembangunan di Jabar. Menurut Kang Emil, populasi menjadi sumber dinamika dan masalah pembangunan di provinsi dengan populasi hampir 50 juta jiwa per tahun 2019.
Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi.
Untuk itu, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar.
Baca Juga: Dampak Pandemi Covid 19, Ekonomi Jabar Diprediksi Baru Pulih Tahun 2025
“Tugas kami sebagai pemerintah adalah menyiapkan keseimbangan antara perebutan sumber daya tersebut,” ujar Kang Emil.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan negara Korea Selatan dan dua kali lipat penduduk Australia.
“Jadi dari ukuran jumlah penduduk, saya (sebagai gubernur) seperti mengurus dinamika sekelas negara,” tambahnya.
Baca Juga: Khawatir Dipolitisasi, Pemprov Jabar Tunda Penyaluran Bansos Tahap Empat
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar per 2019, Jabar sendiri memiliki luas wilayah lebih dari 35 ribu kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.
Kang Emil juga mengatakan secara ekonomi dalam pemerintahan terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi.
Baca Juga: Sepekan, Covid-19 di Jabar Turun 28 Persen
“Berbeda dengan (misalnya) Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dikelola 38 daerah. Sementara (selama ini) anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk,” kata Kang Emil.
Maka, menurut Kang Emil, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar.
Selain bicara dinamika pembangunan, Kang Emil turut memaparkan keunggulan Jabar sebagai rumah bagi para investor sektor manufaktur.
Baca Juga: Disuruh Menemui Presiden RI 2098, Ridwan Kamil: Segera Menghadap RSJ Lembang
Dia menjelaskan, alasan Jabar diminati investor antara lain karena infrastruktur Jabar dibanding daerah lainnya dianggap terbaik sebagai pendukung investasi serta SDM yang sangat produktif.
“Jadi dari 100 persen industri (yang ada) di Indonesia, 60 persen memilih (lokasi) di Jabar. Ini salah satu keunggulan kami,” ucap Kang Emil.
“Setiap tahun investasi yang datang ke Indonesia nomor satunya selalu ke Jabar sehingga kami terus meningkatkan pelayanan agar investasi manufaktur itu tetap ke Jabar,” tuturnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Jika Pemasukan Lebih besar, Kami Tidak Maksa Hotel Jadi Tempat Isolasi Covid-19
Selain itu, pariwisata dan pertanian juga menjadi sektor unggulan Jabar.
Sementara pasca pandemi Covid-19 yang turut berdampak terhadap ekonomi Jabar, Kang Emil berujar pihaknya mengusung tujuh potensi ekonomi regional baru di Jabar.
“Pasca Covid-19 kami memiliki tujuh potensi ekonomi baru yang harus diambil dan kita sudah siap,” ujar Kang Emil. ***
