Network
PORTAL MAJALENGKA – Pro kontra dan gelombang protes terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus berdatangan, meskipun draf belum diserahkan ke pemerintah.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, draf final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kemungkinan diserahkan DPR RI kepada pemerintah Rabu 14 Oktober 2020.
“Mungkin besok (hari ini) DPR akan menyerahkan draf UU Cipta Kerja kepada eksekutif. InsyaAllah draf itu sudah final,” kata Bahlil Lahadalia dalam webinar mengenai kewenangan daerah dalam investasi, Selasa 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Pembuat Group Whatsapp Isinya Provokasi Demo Tolak UU Cipta Kerja Ditangkap Polisi
Kendati demikian Bahlil Lahadalia meminta agar draf final UU yang terdiri atas 15 bab, 174 pasal, 11 klaster dan akumulasi dari 76 UU itu tidak disebarluaskan sebelum diserahkan secara resmi ke pemerintah.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu menuturkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untuk memfasilitasi penyerapan tenaga kerja dalam negeri.
Baca Juga: Tidak Menolak Seluruhnya, BEM Nusantara Pilih Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK
Saat ini ada pasokan tenaga kerja eksisting yang mencapai 7 juta orang, ditambah dengan angkatan kerja per tahun tamatan SMA dan perguruan tinggi sebanyak 2,9 juta orang.
Di sisi lain kondisi Covid-19 telah membuat 3,5 juta orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan harus kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
