Network
PORTAL MAJALENGKA - Jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriyah/2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Kementerian dan lembaga terkait agar menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk.
Presiden menyampaikan hal itu kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju saat memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) yang membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriyah di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
"Bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadhan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriyah. Saya minta seluruh kementerian dan lembaga terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk," ujar presiden dikutip Portal Majalengka dari laman resmi Setkab RI.
Baca Juga: Dampak Buruk Ban Sepeda Motor Bertekanan Angin yang Tidak Sesuai, Pengendara Wajib Tahu
Presiden Jokowi dalam pengantarnya juga meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial.
"Oleh sebab itu saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial," tegasnya.
Masih dalam SKP, Jokowi juga memerintahkan kepada kementerian terkait untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2024.
Baca Juga: 6 Tips Penting Simpan Sepeda Motor dalam Waktu Lama, Dijamin Kondisi Mesin Aman dan Tetap Prima
“Cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira itu setiap tahun kita selalu persiapkan, karena ini adalah event tahunan,” ujarnya.
Selain itu, dalam SKP juga dibahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.
Jokowi menekankan kepada semua jajarannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dalam penyusunan RKP dan PPKF Tahun 2025, Jokowi menekankan kepada semua jajarannya untuk bisa menjaga kesinambungan pembangunan.
Baca Juga: Bebas Sangkar! Indonesia Peringkat ke-7 dalam Laporan Benchmark Cage Free Asia
“RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” tandasnya.
Di samping itu presiden juga memandang penting untuk menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 dengan memerhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Menurut Jokowi, sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris sudah masuk status resensi. Oleh karena itu ia mengingatkan pemerintah mendatang untuk melakukan antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Bank Muamalat Targetkan Pembiayaan Multiguna Meningkat Sekitar 125% pada 2024
“Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara ekonominya sudah masuk ke resesi, seperti Jepang, Inggris, baru saja masuk ke resesi itu. Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian. Tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan, jika terjadi gejolak dan krisis,” ujar Jokowi.
Untuk penyusunan kebijakan fiskal, Jokowi menambahkan harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi yang tengah dilakukan di tanah air.
“Untuk postur makro fiskal dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama sepuluh tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” pungkasnya.***
