Network
Keengganan elite politik dalam berkomitmen secara lebih serius terhadap penanganan krisis iklim dan transisi energi terkait erat dengan aliran dana kampanye dari industri fosil (migas dan batu bara).
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira konflik kepentingan yang menghasilkan kebijakan penghambat transisi energi bermula dari belum transparannya dana kampanye para kandidat pemilu.
“Hasil studi CELIOS menunjukkan sebanyak 89% pemilih berusia muda menginginkan adanya percepatan penutupan PLTU batubara, dan sebanyak 60% menginginkan agar energi terbarukan semakin mendominasi dalam bauran energi nasional,” ujarnya.
Tapi desakan dari generasi muda seringkali diabaikan, kalah dengan kepentingan pelaku usaha di sektor fossil yang mendanai para kandidat pemilu.
“Dana-dana gelap energi kotor sebagian sulit dilacak. Alhasil pemilih muda seringkali hanya dijadikan target suara, sementara tidak diakomodir aspirasinya dalam bentuk program aksi yang nyata oleh para kandidat elektoral. Kampanye terkait transisi energi misalnya hanya senyap terdengar dalam berbagai kesempatan penampilan para Capres dan Caleg di publik,” kata Bhima.
Menurut Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), suara generasi muda akan menjadi sangat relevan, terlebih di Pemilu 2024 nanti.
