Network
PORTAL MAJALENGKA – Kisruh yang melanda Keraton Kasepuhan sampai saat ini semakin menghangat.
Diawali klaim seorang pria yang mengaku keturunan Sultan Sepuh XI Radja Jamaludin Aluda Tajul Arifin.
Kisruh semakin mencuat setelah Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat wafat. Banyak pihak yang mengklaim bahwa takhta Keraton Kasepuhan harus diduduki Trah Sunan Sunung Jati yang sah.
Kisruh mulai melebar ketika keluarga besar Kesultanan Cirebon meminta Pemerintah Republik Indonesia tidak terlibat dan tidak berpihak, dalam urusan internal di Keraton Kasepuhan Cirebon.
Wali Kota Cirebon Drs H Nashrudin Azis menanggapi bahwa pemerintah tidak akan ikut campur ke ranah internal.
“Sebagai pimpinan daerah, sebatas posisi menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan di Kota Cirebon. Khususnya Keraton Kasepuhan yang menjadi cagar budaya,” tegas Azis seperti dilansir pikiranrakyat.com dalam berita https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01703424/republik-indonesia-diminta-tak-campuri-kisruh-takhta-keraton-kasepuhan-wali-kota-cirebon-buka-suara .
Sebelumnya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon Jawa Barat, berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum berperan aktif memediasi polemik di Keraton Kasepuhan Cirebon.
Hal itu diungkapkan Sekretaris PCNU Kota Cirebon, Bambang Wirawan. Menurutnya polemik yang terjadi jangan dibiarkan, karena bisa membuat kegaduhan terutama ketika penobatan Sultan ke-XV tetap digelar.
“Saya mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum, yaitu TNI dan Polri aktif memediasi. Perlu juga dibentuk dewan adat, dari ulama dan pihak lain yang memiliki kompetensi,” kata Bambang.
