Network
PORTAL MAJALENGKA - Dalam artikel ini disajikan bocoran soal tes tulis (CAT) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 beserta kunci jawabannya.
Sebagaimana diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membuka pendaftaran untuk calon petugas PPK Pemilu 20224 sejak 20 November 2022 dan telah diumumkan calon peserta yang lolos seleksi administrasi.
Adapun seleksi CAT PPK Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 Desember 2022. Sedangkan tes wawancara calon anggota PKK pada tanggal 11 Desember 2022.
Baca Juga: KAPAN PENGUMUMAN Hasil Selsksi Administrasi dan Kapan Tes Tulis PPK, Catat Tanggalnya
Oleh karena itu, bagi kamu yang ingin lolos seleksi ke tahap selanjutnya, maka kamu harus mendapatkan poin tertinggi dalam seleksi CAT PPK Pemilu 2024 ini.
Adapun kisi-kisi materi yang disiapkan KPU nantinya yang didalamnya mencangkup pengetahuan kebangsaan, kompetensi dasar dan pengetahuan kepemiluan.
Berikut ini beberapa latihan soal tes tulis CAT PPK 2024 beserta kunci jawabannya.
Baca Juga: Taklukkan Portugal 2-1, Korea Selatan Jadi Runner-up Grup H Piala Dunia 2022 Qatar
1. Hubungan keterkaitan antara UUD 1945 dan Pembangunan Nasional adalah?
A. Antara Pembukaan UUD 1945 dan Pembangunan Nasional saling berkaitan.
B. Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan Pembangunan Nasional.
C. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang terpisah dari Pembangunan Nasional.
D. Pembangunan Nasional merupakan pelaksanaan dari cita-cita nasional yang
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Jawaban: D
2. Demokrasi lahir sejak?
A. Ditetapkannya Magna Charta
B. Revolusi Perancis
C. Renaissance
D. Kebudayaan Yunani Kuno
Jawaban: B
3. Sejak Indonesia Merdeka, Pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan?
A. tigakali
B. delapan kali
C. sembilan kali
D. sepuluh kali
Jawaban : C
4. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
diatur dalam?
A. Undang-undang nomor 32 Tahun 2002
B. Undang-undang nomor 31 Tahun 2002
C. Undang-undang nomor 12 Tahun 2003
D. Undang-undang nomor 22 Tahun 2007
Jawaban: D
Baca Juga: 3 Tahun PRMN Bersama dan Bermakna, Semangat Gotong Royong Jadi Ruh Bisnis Media Kolaboratif
5. Konsep Wawasan Nusantara dalam kehidupan Bangsa Indonesia sangat berguna untuk?
A. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan POLEKSOSBUDHANKAM.
B. Menyatukan keanekaragaman yang terdapat pada bangsa kita.
C. Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. Menciptakan kesadaran bela negara bagi warga negara.
Jawaban: A
6. Pengertian hak azasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea
pertama adalah?
A. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka.
B. Bebas dari kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan
C. Kemerdekaan untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia.
D. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah.
Jawaban: A
Baca Juga: BUMN BUKA LOKER! Berikut Tips Isi Data di Website BUMN Agar Lolos
Kasus I: Sebuah provinsi yang cukup berkembang dan cukup makmur berpenduduk 11 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduknya rendah. Persentasi penduduk perempuan di provinsi
tersebut 52 %.
7. Jumlah kursi anggota DPR untuk provinsi tersebut (Kasus I) adalah?
A. 26 .
B. 110
C. 8
D. 52
Jawaban: A
8. Jumlah kursi anggota DPRD untuk provinsi tersebut (Kasus I) adalah?
A. 100
B. 65
C. 85
D. 75
Jawaban: C
Kasus II: Sebuah provinsi yang agak tertinggal berpenduduk 8 juta jiwa. Tingkat kepadatan
penduduknya tinggi. Persentasi penduduk perempuan di provinsi tersebut 61 %.
9. Jumlah kursi anggota DPR untuk provinsi tersebut adalah?
A. 25
B. 80
C. 52
D. 19
Jawaban: D
Baca Juga: IDE USAHA, Belajar dari Teteh Anne Cantik Asal Majalengka
10. Jumlah kursi anggota DPRD untuk provinsi tersebut (Kasus II) adalah?
A. 65
B. 85
C. 45
D. 75
Jawaban: D
11. Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Kepala Daerah diatur dalam?
A. PP 6 Tahun 2005.
B. UU Nomor 32 Tahun 2004.
C. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
D. UU Nomor 22 Tahun 2007
Jawaban: C
12. Menurut UU 32 Tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil penghitungan
suara diancam dengan pidana sebagai berikut:
A. 3 bulan hingga 18 bulan, dan/ atau denda Rp 600 ribu - Rp 6 juta.
B. 18 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 6 juta - Rp 60 juta.
C. 6 bulan bingga 18 bulan, dan/atau dendc. Rp 600 ribu - Rp 6 juta.
D. 6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 100 juta - Rp 1 milyar.
Jawaban: D
Baca Juga: Belgia Peringkat 2 FIFA dan Jerman Favorit Juara Pulang Tinggal Nama di Piala Dunia 2022 Qatar
13. Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah
mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani
oleh nama ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?
A. pada saat pendaftaran langsung ditolak.
B. pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP.
C. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru.
D.Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau Kabupaten/Kota
Jawaban: A
14. Anggota DPRD Kabupaten X berjumlah 35. Sebuah parpol memiliki kursi 5 buah. Jika
parpol tersebut mengajukan pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah berdasarkan
jumlah kursi di DPRD, apakah memenuhi syarat menurut UU Nomor 32 Tahun 2004?
A. Tidak memenuhi syarat karena hasil pembagian 14, 28.
B. Memenuhi syarat asalkan kursinya ditambah satu.
C. Bisa diperbaiki pada saat verifikasi.
D. Tak penuhi syarat tapi masih bias diperbaiki.
Jawaban: A
Baca Juga: SHANGHYANG TUNGGAL, Ajaran Sunda Wiwitan Dianut Suku Baduy Banten Pernah Dianut Prabu Siliwangi
15. UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2006 mengatur soal kampanye pasangan
calon yang dikategorikan incumbent sebagai berikut?
A. cukup cuti kampanye pada saat masa kampanye 2 minggu.
B. wajib mengundurkaii diri pada saat masa kampanye.
C. cukup cuti kampanye hanya pada saat hari berkampanye.
D. wajib mengundurkan diri dengan SK Mendagri.
Jawaban: C
16. UU Nomor 12 Tahun 2003 pernmah disempumakan dengan Perpu, tepatnya?
A. Perpu Nomor 1 Tahun 2006
B. Perpu Nomor 1 Tahun 2003
C. Perpu Nomor 1 Tahun 2004
D. Perpu Nomor 1 Tahun 2005
Jawaban: A
Baca Juga: AL QUR'AN Tulisan Tangan Berusia Hampir 4 Abad dan 3 Benda Pusaka Ada di Majalengka
17. UU Nomor 12 Tahun 2003 mengatur syarat sebuah parpol menjadi peserta pemilu yakni
pada?
A. Pasal7
B. Pasal 8
C. Pasal 9
D. Pasal 10
E. Pasal 11
Jawaban : A
18. UU Nomor 12 Tahun 2003 mengatur tentang syarat dukungan seseorang dapat
mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu?
A. Provinsi yang beqienduduk sampai dengan 1 juta didukung minimal 1.000
pemilih.
B. Provinsi yang berpenduduk 1-2 juta didukung minimal 2.000 pemilih.
C. Provinsi yang berpenduduk 1-5 juta didukung minimal 1.000 pemilih.
D. Provinsi yang berpenduduk 5-10juta didukung minimal 2.000 pemilih.
Jawaban : A
Baca Juga: Awal Underdog, di Akhir Maroko Melesat Jadi Juara Grup F Piala Dunia 2022
19. Permohonan Perselisihan hasil Pemilu harus diajukan paling lambat berapa hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu?
A. 1x24 jam
B. 2x24 jam
C. 3x24 jam
D. 7x24 Jam
Jawaban: C
19. Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan UU no 7 tahun 2017 adalah.
A. Paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara.
B. Paling lambat 5 hari setelah hari pemungutan suara.
C. Paling lambat 7 Hari setelah hari pemungutan suara.
d. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara.
Jawaban: D
20. Politik Uang atau Money politik termasuk dalam bentuk pelanggaran?
A Administrasi Pemilu
B. Kode Etik
C. Tipikor
D. Tindak Pidana Pemilu
Jawaban: D
Baca Juga: Skor Kacamata Buat Luka Modric Lega, Kroasia Lolos ke 16 Besar
21. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat?
A. 1 Hari sebelum masa tenang
B. 2 Hari sebelum masa tenang
C. 1 Hari sebelum hari pemungutan suara.
D. 2 Hari sebelum hari pemungutan suara.
Jawaban: C
22. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun?
A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2002
Jawaban: B
23. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali?
A. Profesional
B. Independen
C. Mandiri
D. Akuntabel
Jawaban: B
24. Ketua PPK Dalam Pemilu dipilih oleh?
A. KPU Kabupaten/Kota
B. Dari Anggota Oleh Anggota
C. Dari Anggota
D. Oleh Anggota
Jawaban: B
Baca Juga: CEK N RICEK, 9 Pinjol Cepat Cair dan Bunga Rendah Resmi OJK
25. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di Rt atau RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP Elektronik adalah?
A. Pemilik KTP elektronik yang terdapat dalam daftar pemilih tambahan.
B. Pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB.
C. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam desa yang sama
D. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam kecamatan yang sama
Jawaban: B
26. Berikut ini adalah syarat untuk memilih kecuali?
A. Berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara.
B. Sudah pernah kawin
C. Tni/polri aktif
D. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik.
Jawaban: C
Baca Juga: Dua Kejutan Jepang: Tekuk Spanyol dan Usir Jerman dari Piala Dunia 2022
27. Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu, kecuali
A. Pengawas TPS
B. Peserta Pemilu
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Tni/Polri
Jawaban: D
28. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang, kecuali?
A. Mengganggu ketertiban umum
B. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta
pemiluu yang lain
C. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
D. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, jika
peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
Jawaban: D
29. Pemilihan Umum Presiden secara langsung diatur dalam Undang-undang Dasar 1945
pada ketentuan?
A. Pasal 5 ayat (1)
B. Pasal 6 ayat (1)
C. Pasal 6A
D. Pasal 6B
Jawaban: C
Baca Juga: JANGAN SEBUT NYI RORO KIDUL, Pria Sumedang Ini Dapat Pesan Langsung Dari Penguasa Pantai Selatan
30. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh Partai Politik atau gabungan partai politik.
Calon pasangan diluar partai politik ( independent) dapat diakomodir apabila?
A. Semua Partai tidak ada yang mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden.
B. Hanya ada satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
C. Adanya amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang pencalonan presiden dan
wakil presiden
D. Terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh lebih
dari tiga gabungan partai politik.
E. Semua pasangan calon berhalangan tetap
Jawaban: C
Untuk lebih jelasnya berikut link download versi PDF soal beserta kunci jawabannya.
https://drive.google.com/file/d/1wf_20wI7YZnjipVCNbXGWKdRUTct_hG1/view?usp=drivesdk
https://id.scribd.com/document/385209718/Soal-Tes-Tulis-Ppk-Dan-Pps-1
https://id.scribd.com/document/582519221/Contoh-Soal-Tes-PPK-Kecamatan
https://id.scribd.com/document/396449818/Kumpulan-Soal-Kepemiluan-1
Itulah latihan soal tes tulis CAT PPK 2024 dan link dowload PDF yang dapat kamu akses. Selamat mencoba.***
