Network
PORTAL MAJALENGKA - Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik menilai hukuman pemberhentian yang dijatuhkan DKPP terhadap Arief Budiman berlebihan.
Karena menurut Evi Novida, Ketua KPU RI Arief Budiman melaksanakan proses pengaktifan dirinya kembali sebagai Anggota KPU bukan dalam bentuk tindakan pribadi. Tetapi keputusan secara kelembagaan.
Kemudian, kata Evi, tindakan yang diambil lembaga KPU pun didasarkan dari SK Presiden Jokowi yang membatalkan SK sebelumnya soal pemberhentian dirinya.
Baca Juga: Arief Budiman Tegaskan Tidak Pernah Mencederai Integritas Pemilu
"Berlebihan menurut saya hukuman ini diberikan kepada pak Ketua KPU. Apalagi surat yang beliau keluarkan untuk menyampaikan SK Presiden tentang pembatalan SK pemberhentian saya tersebut," kata Evi Novida Ginting Manik.
Seperti diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU RI.
Arief Budiman dinilai telah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Karena Arief mendampingi atau menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.
Baca Juga: Arief Budiman Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU, Ini Penyebabnya
Kemudian, Arief Budiman juga membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020, pada 18 Agustus 2020.
Tindakan Arief Budiman menerbitkan surat tersebut dengan menambah klausul yang meminta Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Periode 2017-2022 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan sebagai Ketua KPU RI.
Yang sepatutnya menurut pertimbangan putusan Majelis DKPP, Ketua KPU RI harus memastikan seluruh kerangka hukum dan etika dalam setiap tindakannya.
Baca Juga: Hemat di Awal Tahun, Merchant Baru ShopeePay Berikut Hadirkan Cashback 30%
Selanjutnya, Arief Budiman menurut Majelis DKPP juga terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik. Karena dalam setiap kegiatan Arief di ruang publik melekat jabatan sebagai ketua KPU.
Lalu, Arief juga terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai Ketua KPU mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting Manik dan bertindak sepihak menerbitkan surat 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020.
DKPP berpendapat Arief tidak lagi memenuhi syarat untuk menyandang jabatan Ketua KPU.
Baca Juga: UGJ Gelar Penyuluhan Hukum di Argasunya terkait Pengelolaan Sampah
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," bunyi salinan putusan yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Muhammad, di Jakarta, Rabu 13 Januari 2021, dikutip dari Antara.
Atas sanksi tersebut, DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan itu paling lama 7 hari sejak dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.***
