2 Menteri Tersangkut Korupsi, Demi Ini Jokowi Harus Lakukan Rreshuffle Kabinet

- 18 Desember 2020, 21:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi. Presiden Masuki Masa Terberat, Banyak Blunder, Desakan Jokowi Reshuffle Kabinet Kembali Menguat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi. Presiden Masuki Masa Terberat, Banyak Blunder, Desakan Jokowi Reshuffle Kabinet Kembali Menguat. /ANTARA FOTO

PORTAL MAJALENGKA - Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menyusul dua menteri terlibat tindak pidana korupsi.

Analis Kebijakan Publik Abi Rekso mengatakan, stabilitas pemerintahan kian terganggu setelah dua Menteri Kabinet Presiden Jokowi, terseret kasus korupsi.

Kedua menteri itu adalah Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Baca Juga: Polisi Terkena Sabetan Samurai saat Bubarkan Unjuk Rasa 1812 di Depan Balai Kota DKI

Kejadian yang berturut ini bukan saja mencengangkan publik luas, namun juga menjadi tamparan kuat kepada para pendukung Jokowi yang selama ini konsisten melawan budaya korup dalam pemerintahan.

"Reshuffle kali ini adalah kebutuhan atas menjawab kebuntuan sistem. Sudah ada dua Menteri Kabinet Jokowi yang tersangkut masalah korupsi," katanya dilansir dari Antara.

Menurutnya, sebelum catatan Itu bertambah ada baiknya Presiden mulai mempertimbangkan rombak kabinet segera mungkin.

Baca Juga: Belum Sempat Demo, Petugas Gabungan Amankan 155 Pengikut Habib Rizieq Shihab

"Ini bukan soal politik akomodatif, ini tentang keberlangsungan sistem pemerintah di masa krisis pandemik," tutur Abi Rekso.

Selain dua menteri yang terlibat korupsi, kata dia, Menkes Terawan juga menjadi sorotan penilaian yang kurang memuaskan.

"Sektor kesehatan adalah barang publik yang sangat vital bagi masyarakat. Sudah semestinya sejak awal orang yang memimpin Kementerian Kesehatan adalah orang yang selalu bergumul pada problem kesehatan rakyat," katanya.

Baca Juga: M Qodari Sebut Sandiaga Uno Berpotensi Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan

"Bukan semata-mata orang yang meletakan pelayanan kesehatan sebagai sektor bisnis jasa. Itu bertentangan dengan paradigma keadilan sosial," sambung Sekjen Pergerakan Indonesia ini.

Abi Rekso juga menilai absen-nya kepemimpinan birokrasi dan komunikasi publik selama Menteri Terawan memimpin. Kedua hal tersebut dianggap sangat buruk, hal Itu juga yang membuat Kementerian Kesehatan semakin tidak berperan selama pandemik.

Bahkan dalam banyak survei independen menjelaskan bahwa jika terjadi Reshuffle Kabinet maka nama Terawan Agus Putranto yang paling awal diganti.

Halaman:

Editor: Andra Adyatama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x