PORTAL MAJALENGKA - Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka tetap beroperasi.
Terlebih ketika kondisi penerbangan masih belum menggeliat di tengah pandemi Covid 19 seperti sekarang.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, Pemprov Jabar sudah memberikan penyertaan modal lebih dari Rp56 miliar untuk Bandara Kertajati.
Baca Juga: Penerbangan Umroh Dibuka Kembali per 1 November, Ini Kata Menhub Budi Karya Sumadi dan Humas BIJB!
"Bantuan tersebut diberikan dari APBD murni dan perubahan tahun 2020," ujarnya Sabtu 7 November 2020.
Ia menegaskan, tidak benar jika bantuan untuk Bandara Kertajati dihentikan.
DPRD bersama pemprov segera menjadwalkan dan mengulas kembali sekaligus memberikan support pada anggaran perubahan 2020 ini sekitar Rp56 miliar.
Baca Juga: Mari Kita Ramaikan Public Area Bandara BIJB Kertajati
“Kami bersama pemerintah Provinsi tetap berupaya agar tetap beroperasional. Gubernur meminta kepada dewan untuk mendukung anggaran agar BIJB bisa melanjutkan program-program yang sempat terhambat karena pandemi Covid-19,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) sepakat, penyertaan modal terhadap dua BUMD milik Pemprov Jabar.
Penyertaan modal diberikan kepada dua BUMD diantaranya, PT BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) dan PT Jaswita.
Baca Juga: Pertamina Pastikan Kelancaran Penyaluran Avtur Untuk Bandara BIJB Kertajati
Pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut mengungkap pembahasan RKUA PPAS 2021 yang digelar di Ruang Aula Bale Sawala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Jumat 4 September 2020 lalu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Oleh Soleh menyebut, pernyataan modal dilakukan sebagai salah satu solusi untuk melahirkan BUMD yang lebih baik dan mampu berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
Baca Juga: Bandara Kertajati yang Telan Biaya Pembangunan Hampir Rp 3 Triliun, Kini Cuma Jadi tempat Prewedding
Ia menekankan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh kedua BUMD yaitu harus memiliki bussines plan yang jelas dan terukur.
"Dengan pernyataan modal tersebut dapat mendorong upaya pemulihan ekonomi Jawa Barat pasca terdampak pandemi global Covid-19," harapnya.***