PORTAL MAJALENGKA - Hampir setiap tahun dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vanuatu selalu menyingung pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.
Seperti yang terjadi belum lama ini, Vanuatu kembali ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Khususnya di Papua.
Dalam sidang umum di PBB, Vanuatu dengan lantang mengatakan jika Indonesia sebagai negara pelanggar HAM.
Baca Juga: Layanan Delivery Online dengan ShopeePay? Ini Fitur Barunya!
Padahal Vanuatu yang mengaku sebagai perwakilan dari Papua yang jelas-jelas tidak ada sangkut pautnya dengan negara mereka menceramahi Indonesia soal HAM.
Namun aksi Vanuatu tersebut langsung di tanggapi oleh salah satu perwakilan tetap Indonesia di PBB.
Adalah Silvany Austin yang menjawab dengan tegas bahwa Vanuatu tidak layak mengatasnamakan Papua.
Baca Juga: Mahfud : Tidak Ada Negosiasi Apapun untuk Papua Merdeka
Silvany Austin mengatakan "Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya," kata Silvany dalam sidang tersebut.
Tidak hanya itu, ia juga menyebut, Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.
Aksi tersebut merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.
Baca Juga: Umroh Dibuka kembali, Tiga Negara Ini Dilarang karena Penanganan Covid-19 Belum Maksimal.
Padahal, sejak 1945, Papua dan Papua Barat masih bagian dari Indonesia yang diputuskan secara final dan tidak dapat diubah.
Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.
“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.
Baca Juga: PLN Kelebihan Suplai, Erick : Tidak Perlu Bangun Pembangkit Baru
Sementara itu yang terbaru terkait kabar dari Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada negosiasi apapun terkait kemerdekaan Papua.
Hal tersebut setelah terjadi penembakan yang dilakukan kelompok KKB di kabupaten Intan Jaya, Papua menjelang peringatan khusus Papua pada 1 Desember.
"Tidak ada negosiasi apapun untuk mereka yang meminta kemerdekaan Papua." Tegas Mahfud MD seperti dikutip Zonajakarta.com dari Antara.
Baca Juga: Keluar dari PAN, Amien Rais Dirikan Partai Ummat
"Bagi pemerintah Indonesia kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan NKRI sudah final. Tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apa pun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis.
Diketahui sebelumnya telah terjadi konflik antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua, beberapa hari terakhir.
Menurut Mahfud MD bahwa isu Papua biasa muncul menjelang penyelenggaraan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Prioritas Pembangunan, Pendamping Desa Kabupaten Majalengka Sosialisasikan Aplikasi eHDW dan eDMC19
"Sekarang terjadi lagi karena memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua. Bekerja sama dengan provokator warga negara lain maupun gerakan sendiri ke dalam dan itu kami hadapi karena semua itu melanggar hukum," ujar Mahfud.
Bahkan menurut Mahfud MD, Papua sudah secara sah diakui oleh PBB dalam suatui referendum di Papua pada tahun 1963.
"Sejak saat itu tidak ada jalan lagi bagi Papua, bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan," kata Mahfud menegaskan.
Baca Juga: Pengangkatan 34.959 Guru Honorer Menjadi PPPK, Komisi X Desak Seleksi Tahap II
Artikel ini telah terbit sebelumnya di Zona Jakarta dengan judul Mahfud MD: Ada Sekelompok yang Ingin Memisahkan Papua di Bantu Provokator Negara Lain.***(Richard Tamon/Zona Jakarta)