PORTAL MAJALENGKA – Indonesia dan Vanuatu sempat viral, karena bersitegang di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pokok bahasan yang menjadi perselisihan adalah mengenai intervensi Vanuatu, yang menilai Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua.
Termasuk konflik antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua, beberapa hari terakhir.
Baca Juga: Angkat Isu Papua ke PBB, Vanuatu Campuri Urusan Dalam Negeri Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melakukan negosiasi apapun terkait keinginan lepasnya Papua dari NKRI.
“Kebersatuan Provinsi Papua maupun Papua Barat dengan NKRI sudah final. Tidak ada negosiasi apapun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri,” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2020.
Kekerasan memang cenderung selalu muncul saat menjelang 1 Desember atau hari peringatan khusus bagi pergerakan kemerdekaan Papua.
Baca Juga: Layanan Delivery Online dengan ShopeePay? Ini Fitur Barunya!
Isu ini biasanya muncul menjelang penyelenggaraan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.
Sekarang terjadi lagi karena menurut Mahfud di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dan memisahkan Papua.
“Mereka bekerja sama dengan provokator warga negara lain maupun gerakan sendiri ke dalam, dan itu kami hadapi karena semua itu melanggar hukum,” kata Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD : Pemutaran Film G30S/PKI Boleh, Tapi Tidak Wajib
Mahfud menegaskan bahwa PBB telah melakukan referendum di Papua pada tahun 1963. Hal itu sudah disahkan oleh PBB.
“Sejak saat itu tidak ada jalan lagi bagi Papua, bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan,” kata Mahfud menegaskan.
Terkait konflik bersenjata di Intan Jaya yang menewaskan dua anggota TNI, satu orang sipil, dan satu pendeta, pihaknya akan membentuk tim investigasi gabungan mencari penyebab kematian tersebut.
Baca Juga: Mahfud MD : Segera Umumkan Identitas Pelaku
“Pemerintah akan membentuk tim investigasi gabungan yang bisa lebih objektif menggali ini agar tidak menimbulkan kontroversi,” ujar Mahfud.
Tim investigasi tersebut akan diisi pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga akademisi.
Pembentukan tim investigasi gabungan ini, kata dia, bertujuan untuk menggali fakta yang terjadi dalam konflik di Papua belakangan ini. ***