PORTAL MAJALENGKA - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengungkapkan, rakyat sangat sakit hati dengan ulah pejabat yang korupsi bantuan sosial (bansos) dampak pandemi Covid-19.
KH Said Aqil Siradj mengatakan, prilaku pejabat korupsi bansos itu sangat tega. Rakyat yang dirundung kesulitan hidup akibat pembatasan aktivitas selama pandemi justru dirampas pejabat korup.
Pernyataan itu dia sampaikan saat silaturahmi bertajuk dialog virtual antara Kemenkopolhukam bersama PBNU Selasa, 27 Juli 2021.
Baca Juga: Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Bansos
Di hadapan Mahfud MD, Komisaris PT KAI itu mengatakan bahwa prilaku korupsi bansos sangat menyakitkan masyarakat yang terhimpit kesulitan ekonomi.
"Saya ngerti. Saya tau betapa beratnya beban pemerintah. Tapi betapa sakitnya rakyat juga ketika bansos dikorupsi. Ketika pejabat atau seorang menteri korupsi. Tega-teganya korupsi bansos Covid-19. Masya Allah ini merupakan tamparan yang sangat menyakitkan sekali," kata Kiai Said dalam acara itu.
Dalam situasi sulit seperti saat ini, sudah seharusnya pemerintah hadir meringankan beban masyarakat yang sedang kesulitan hidup. Prilaku korupsi bansos itu, kata Kiai Said, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.
Baca Juga: Bisakah Pelaku Korupsi Bansos Corona Dihukum Mati? Ini Kata Pakar Hukum
"Dampaknya sangat besar. Kehilangan kepercayaan. Itu yang paling besar dampaknya. Distrust dari masyarakat kepada pemerintah. Walaupun itu cuma satu menteri yang melakukan itu tapi dampaknya bisa-bisa mengeneralisir mereka tidak percaya pemerintahan ini," kata Said Aqil Siradj.
Meskipun diakuinya, masyarakat di level menengah sudah mengerti. Tidak mengeneralisir kasus korupsi bansos sembari menyalahkan pemerintah secara keseluruhan.
"Walaupun kita yang di level kita, mengerti. kita taulah. Kita bisa memilah-milah. Tapi di masyarakat kecil tidak bisa. Digeneralisir semua pemerintah bohong," katanya.
Baca Juga: Tekan Praktik Korupsi, Mensos Tri Rismaharini Akan Luncurkan Aplikasi Penyaluran Dana Bansos
Pernyataan Ketum PBNU itu mengingatkan kasus korupsi yang dilakukan eks Mensos Juliari Batubara. Juliari, yang juga politisi PDIP itu diduga melakukan korupsi paket ansos yang sejatinya diberikan kepada masyarakat yang terhimpit ekonominya akibat pandemi Covid-19.***