Network
Selain itu, faktor yang menjadi penghambat adalah masih bingung dan ragu dalam memulai usaha, terutama berkaitan dengan inovasi produk unggulan desa serta belum memahami bagaimana proses produksi itu terjadi dalam menghasilkan produk yang akan dijual.
Sementara itu, pemerintah Desa Pilangsari telah mendirikan Badan Usaha melalui pendirian Bumdes Pandawa. Bumdes Pandawa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki.
Baca Juga: Tingkatkan Perekonomian, Kang Galih Ajak Masyarakat Talaga Majalengka Manfaatkan Potensi Digital
Dalam artian, usaha yang kelak akan diwujudkan merupakan suatu hal yang digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan kemajuan masyarakat desa. Dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat atau dengan membentuk sebuah lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional namun masih tetap berstandar pada potensi desa yang ada ini akan usaha masyarakat akan lebih efektif dan produktif, kedepannya.
Bumdes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa dan juga menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Bumdes Pandawa Desa Pilangsari bisa memberikan kontribusi dan kolaborasi dengan lembaga desa seperti PKK dalam konteks pemberdayaan dalam segala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan hasil usaha Bumdes, yang merupakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat desa melalui prinsip-prinsip kemitraan.
Baca Juga: Masalah Bahan Baku Farmasi: Ganjar-Mahfud Siap Bangun Kawasan Industri Kesehatan
Bumdes Pandawa sebagai badan usaha yang sudah menghasilkan keuntungan, diharapkan bisa memfasilitasi PKK Desa Pilangsari dengan melakukan kemitraan sebagai tanggungjawab sosial kepada masyarakat, terutama terhadap pemberdayaan kelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK.
Pendampingan yang dilakukan yaitu dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) antara Ketua TP PKK Desa Pilangsari dengan Ketua Bumdes Pandawa yang difasilitasi oleh Kepala Desa Pilangsari.
Dalam perjanjian ini tertuang besaran hibah dana kegiatan usaha untuk PKK dan aturan main sebagai bentuk komitmen dua lembaga dalam konteks pemberdayaan masyarakat terutama dalam memotivasi kegiatan usaha kelompok perempuan seperti yang akan dilakukan oleh lembaga PKK.
