Waspada! Rawan Disusupi Kepentingan, Dewan Ajak Masyarakat Awasi Program PKT di Majalengka

PORTAL MAJALENGKA - Program Padat Karya Tunai (PKT) rawan disusupi kepentingan politik salah satu partai.

Di beberapa daerah, sosialisasi program tersebut dijadikan ajang sosialisasi atau kampanye beberapa calon anggota legislatif baik pusat, provinsi maupun daerah.

"Isinya kampanye, kita diarahkan untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif dari salah satu partai," ujar Amran, salah satu warga di Jatitujuh.

Baca Juga: 6 Referensi Smartphone Lipat di Pasar Global maupun Indonesia, Intip Spesifikasi Pesaing Samsung

Pemkab Majalengka menggulirkan program padat karya tunai (PKT) di 330 desa dan 13 kelurahan se-Kabupaten Majalengka.

Bahkan, setiap desa dan kelurahan mendapatkan Rp 200 juta, sehingga total anggaran yang dikeluarkan Pemkab Majalengka untuk program tersebut mencapai Rp 69 miliar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) di desa dan kelurahannya masing-masing.

Baca Juga: Lesbumi Kabupaten Cirebon Gelar Diskusi Sapa Budaya Desa, Demi Tingkatkan Rasa Cinta pada Kebudayaan Daerahnya

"Pengawasan ini untuk mencegah penyelewengan anggaran yang digunakan dalam program tersebut," ujar Asep Eka Mulyana.

Asep menyampaikan, PKT merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga warga lebih mudah untuk mengawasi pelaksanaannya di lapangan.

Baca Juga: Sikap Forum Pemred PRMN terhadap Situasi di Palestina: Kami Menyebutnya Penjajah dan Genosida

Pihaknya pun berharap, program PKT tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Majalengka.

"Butuh peran semua pihak untuk mengawasinya di lapangan, sehingga output atau manfaat dari program ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Asep Eka Mulyana.

Ia mengatakan, pengawasan masyarakat juga bertujuan untuk memaksimalkan hasil pembangunan infrastruktur di pedesaan dalam program PKT yang digulirkan Pemkab Majalengka.

Baca Juga: Menag Yaqut Ajak Masyarakat Indonesia Shalat Gaib untuk Warga Palestina yang Tewas

Sebab, menurut dia, besarnya nilai anggaran yang digelontorkan harus berbanding lurus dengan hasil pembangunan di ratusan desa dan kelurahan se-Kabupaten Majalengka.

Terlebih, pembangunan infrastruktur dalam program PKT juga disesuaikan kebutuhan warga di setiap desa dan kelurahan, sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kami juga meyakini bahwa apa yang dibangun dalam program PKT ini benar-benar dibutuhkan masyarakat Kabupaten Majalengka," ujar Asep Eka Mulyana.

Baca Juga: Masyarakat Indonesia Kompak Bela Palestina, Dubes Palestina Apresiasi dan Bangga: Terima Kasih Banyak

Bupati Majalengka, Karna Sobahi, mengatakan, program itu menjadi kado terakhir untuk masyarakat Kabupaten Majalengka sebelum masa jabatannya berakhir.

Akhir masa jabatan (AMJ) pasangan Bupati Majalengka, Karna Sobahi dan Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana, selesai pada 19 Desember 2023.

"Ini kado terakhir untuk masyarakat Kabupaten Majalengka, karena masa jabatan kami berakhir bulan depan," ujar Karna Sobahi saat ditemui usai Rembug Kelurahan PKT di Kantor Kelurahan/Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka.

Baca Juga: Lesbumi Kabupaten Cirebon Gelar Diskusi Sapa Budaya Desa, Demi Tingkatkan Rasa Cinta pada Kebudayaan Daerahnya

Pemkab Majalengka tengah melaksanakan program padat karya tunai (PKT) di 330 desa dan 13 kelurahan se-Kabupaten Majalengka.

Total anggaran program PKT tersebut mencapai Rp 69 miliar, dan setiap desa maupun kelurahan mendapatkan Rp 200 juta untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.***