Network
PORTAL MAJALENGKA - Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak yang disampaikan Pemda Majalengka pada DPRD Majalengka tidak pernah melibatkan masyarakat karena Pemda dan DPRD hanya mengedepankan aspek formalitas semata.
Sementara Raperda Perlindungan Anak adalah hal yang krusial tentunya harus melibatkan peran masyarakat karena ini menyangkut kebijakan publik berkaitan dengan regulasi, ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan. Yakni, isi regu-lasi, pelaksanaan, dan kebudayaan yang ada di masyarakat.
Kalau pembahasan hanya sebatas formalitas, pemerintah dan DPRD mengalami kemunduran. Ini ruang kebijakan publik. Jadi harus melibatkan masyarakat.
Baca Juga: LPA Majalengka Mengeluh Tidak Dilibatkan Dalam Perumusan Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan
Baca Juga: Sebanyak 20 Kasus Covid 19 Kembali Muncul di China
"Sesuai Pasal 72 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak, Dunia Usaha, Media Massa dan Orang Tua wajib terlibat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak," ujar Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) kabupaten Majalengka, Aris Prayuda SPd.
Apalagi Pemda hanya ingin mempertahankan Penghargaan Kabupaten Layak Anak yang sebenarnya masih belum layak bagi anak.
Alasannya, bukan hanya banyaknya kasus. Namun, beberapa hal masih banyak yang tidak dirasakan oleh anak salahsatunya Pendampingan, Kebijakan pembangunan yang tidak pernah melibatkan anak dan pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak dirasakan maksimal oleh anak anak.
Baca Juga: Perda RDTR OSS Kabupaten Majalengka, Diding Bajuri: Zona Pemanfaatan Ruang dan Lahan Menjadi Jelas
