PORTAL MAJALENGKA - Pemerintah Indonesia bakal menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) tambahan senilai Rp24,17 triliun.
Bansos tambahan sejumlah Rp24,17 triliun tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan daya beli akibat krisis global yang mengakibatkan macam-macam kenaikan harga.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa Bansos tambahan senilai Rp24,17 triliun itu juga salah satunya bentuk pengalihan subsidi BBM.
Baca Juga: Menteri Keuangan Tolak Usulan Hapus Pajak Mobil Baru.
Presiden Jokowi secara khusus memberi tugas kepada Menkeu bersama Menteri Sosial, dan Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global.
“Kami diminta menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ucap Sri Mulyani dilansir Portal Majalengka dari laman setneg.go.id.
Dari total bansos tambahan tersebut dibagi menjadi tiga sub bagian seperti yang Portal Majalengka lansir dari instagram @seketariat.kabinet.
Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran senilai Rp12,4 triliun target sasaran 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Juga: BLT Bansos BBM Bakal Cair Awal September, Simak Mekanisme Berikut
Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp9,6 triliun, sasaran 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan BSU akan disalurkan oleh Kementerian Keuangan yang akan dibayarkan sebesar Rp600.000 sebanyak satu kali.
Ketiga, pemerintah daerah diminta menyiapkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun.
Hal tersebut untuk pemberian subsidi di sektor transportasi serta perlindungan sosial tambahan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Bantuan Langsung Tunai BBM Hingga Tinjau Kawasan Rumah Sehat di Jayapura
Menkeu berharap bansos tambahan kali ini mampu meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga di Indonesia.
“Diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” kata Menkeu. *