Network
Pada faktanya pemerintah Indonesia terkesan tidak memiliki strategi jitu dalam menggerakkan sektor produksi. Yang terlihat di permukaan adalah pemberian berbagai bantuan, yang artinya hanya fokus pada satu sisi, yakni peningkatan demand (permintaan) masyarakat.
Karena tidak adanya fokus strategi untuk peningkatan supply (penawaran) barang dan jasa. Dan juga tidak memiliki strategi yang jelas dalam penyelesaian wabah. Karena supply tidak mungkin ditingkatkan tanpa menyelesaikan pandeminya terlebih dahulu.
Baca Juga: 6 Penerbangan Lion Air Dibatalkan Akibat Abu Vulkanik Gunung Raung
Membuat peningkatan demand dengan menggelontorkan berbagai bantuan, apalagi jika sumber perolehannya adalah berutang ribawi kepada negara luar atau lembaga keuangan internasional, akan berdampak buruk pada situasi ekonomi ke depan.
Kita pasti tahu tanpa pandemi pun, utang luar negeri berdampak pada makin jatuhnya sistem moneter negara pengutang dan kacaunya APBN negara. Apalagi dalam situasi pandemi yang supply dan demand tidak berjalan secara semestinya.
Situasi makin sulit ditebak karena alat ukur yang dipakai dalam mengetahui adanya masalah atau tidak dalam situasi ekonomi yang sulit pada sekarang adalah angka-angka dalam neraca pertumbuhan.
Baca Juga: D-dimer Pasien Covid-19 Meningkat, Begini Penjelasan Dokter
Sesuatu yang bisa diketahui dengan cepat dengan melihat per individu manusia, siapa yang miskin, siapa yang menganggur, menjadi sulit dengan menunggu angka hasil perhitungan neraca pertumbuhan.
Neraca pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan berbagai komponen seperti tingkat ekspor, impor, tingkat konsumsi, dan tingkat pendapatan, ditengarai justru memberikan informasi untuk kepentingan negara atau lembaga donatur pemberi utang.
Bukan lagi dalam rangka memantau tingkat kemakmuran dan kesejahteraan per individu rakyat.
