Tak Ada Perbedaan, Jilbab Wajib

- 5 Februari 2021, 11:00 WIB
Ilustrasi jilbab.
Ilustrasi jilbab. /Yulian Hijab/

Nyata sekali bahwa fakta di atas lebih bersifat politis. Tujuannya hanya untuk menyudutkan Islam dan kaum muslim. Padahal itu berita yang belum jelas kebenarannya. Selain dari itu banyak kasus di dunia pendidikan yang jauh lebih penting untuk diselesaikan.

Semisal kasus seks bebas di antara remaja dan pelajar, hingga karut marut proses pembelajaran daring selama pandemi Covid-19. Inilah yang justru harus cepat dicarikan jalan keluarnya.

Publik pun dapat melihat bahwa "Isu Hijab Padang" sebenarnya adalah kasus kecil yang dibesar-besarkan. Termasuk oleh para pejabat negara, seperti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan lantangnya bersuara.

Baca Juga: Memasuki Perayaan Imlek 2021, Ini Filosofi Tahun Kerbau Logam dan Ramalan Peruntungan Shio

Mahfud MD sebagai Menko Polhukam juga turut bersuara. Ditambah riuh komentar negatif dari para pembenci Islam.

Berbanding terbalik ketika umat Islam yang menjadi korban. Pada tahun 2014, muncul kasus pelarangan Hijab di SMAN 2 Denpasar Bali.

Bahkan setelah ditelusuri ternyata hampir seluruh sekolah di Bali, menggunaan hijab dilarang. Buktinya, kelompok pembenci Islam aman-aman saja tak merespon sedikitpun.

Baca Juga: Waspada! 500 Desa di Jawa Barat Berpotensi Bencana Hidrometeorologis, Termasuk Kabupaten Cirebon

Hal ini sudah jelas bahwa kapitalisme sekuler liberallah penyebabnya. Dalam pandangan sekuler agama hanya diambil dari sudut ibadah mahdhahnya saja dan dalam skala individu.

Prinsip liberal telah menjadikan siapapun untuk bebas berekspresi, bertungkahi laku atau memilih pakaian yang hendak dikenakan. Kapitalisme menjadikan hanya sudut pandang materi dan kesenangan jasadiyah sajalah yang dikejar, halal haram tak menjadi patokan.

Halaman:

Editor: Andra Adyatama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah