JPPR, NU dan Muhammadiyah Cirebon Inisiasi Forum Masyarakat Sipil, Bahas Isu Kebangsaan dan Demokrasi

- 5 Juni 2023, 14:56 WIB
JPPR, NU dan Muhammadiyah Cirebon Inisiasi Forum Masyarakat Sipil, Bahas Isu Kebangsaan dan Demokrasi
JPPR, NU dan Muhammadiyah Cirebon Inisiasi Forum Masyarakat Sipil, Bahas Isu Kebangsaan dan Demokrasi /Husain Ali/Portal Majalengka

PORTAL MAJALENGKA - Sejumlah aktivis dari angkatan muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Cirebon melakukan pertemuan pada Minggu, 4 Juni 2023.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Talun Cirebon itu, aktivis NU, Muhammadiyah dan JPPR, mendiskusikan masalah-masalah demokrasi dan kebangsaan. Sejumlah catatan mereka buat dan sepakati.

Pertemuan tersebut menyepakati perlu adanya forum bersama sebagai representasi masyarakat sipil progresif di tengah karut marut kehidupan politik dari level nasional hinggal lokal.

Baca Juga: JPPR Cirebon Soroti Penyelenggara Pemilu akan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Menurut Koordinator JPPR, Fathan Mubarak, pertemuan tersebut adalah salah satu pertemuan dari serangkaian pertemuan yang sudah diagendakan.

"Anggap saja ini silaturahmi kebangsaan. Tapi kami memang sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan kajian. Agaknya percakapan dan gerakan konsolidasi demokrasi, civil society, masyarakat madani, semua terasa kian relevan," kata Fathan.

Perlunya Forum Masyarakat Sipil

Forum ini juga mendiskusikan sejumlah isu terkait kepemiluan. Menurut mereka, selama ini ruang publik politik di Cirebon hanya dipenuhi isu dan informasi yang tak membuat masyarakat menjadi melek politik.

Baca Juga: Pakan Pilihan yang Tepat pada Tiap Tahapan Progres Ikan Channa Andrao, Selengkapnya Simak di Sini

"Sejauh ini masyarakat masih ramai pada persoalan isu-isu politik elektoral atau suksesi bukan substansi demokrasi," kata Rosyidin, ketua Lakpesdam NU PC PCNU Kabupaten Cirebon dalam pertemuan Minggu malam tersebut.

Sehingga menurutnya, kapasitas politik dari representasi masyarakat sipil yang concern dengan politik kebangsaan, demokrasi, dan cita-cita masyarakat, menjadi penting.

"Karena selama ini isu kepemiluan didominasi kelompok-kelompok kepentingan yang orientasinya hanya suksesi. Sementara isu-isu demokrasi yang substansial seperti hak warga negara, penyelenggaraan politik, kebijakan publik, solidaritas sosial, sama sekali tidak terdengar. Dari sinilah forum masyarakat sipil diperlukan untuk membahas semua yang tidak sebatas politik elektoral," tuturnya.

Baca Juga: Hukum dan Waktu Pelaksanaan Kurban itu Kapan? Ini Jawabannya

Isu Demokrasi dan Kebangsaan Diperkuat

Senada dengan hal tersebut, ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, Yanyan Fadlullah menyambut baik wacana yang digulirkan JPPR dan Lakpesdam PCNU Kabupaten Cirebon. Menurutnya, isu demokrasi maupun kebangsaan yang substansial dari kepemiluan harus diperkuat.

"Kami menyambut baik ide ini. Memang harus ada konsolidasi strategis dari NU dan Muhammdiyah sebagai representasi kekuatan sipil Indonesia. Dalam konteks sekarang, setidaknya itu akan dapat memberi keseimbangan wacana di tengah suhu politik yang mulai memanas," tutur Yanyan.

Bagi PDPM, forum konsolidasi NU-Muhammadiyah menjadi penting untuk terus dieksplorasi. Ditambah JPPR yang memang concern terhadap kepemiluan, mereka berharap forum tersebut dapat mengisi ruang-ruang diskursus politik di Cirebon.

Baca Juga: Tips Memilih Hewan Kurban yang Baik dan Benar, Perhatikan Beberapa Hal Ini

Forum bersama itu diharapkan juga dapat menjadi poros ketiga di antara partai politik dan masyarakat pemilih. Sehingga isu pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi bisa terwujud, khususnya di Kabupaten Citebon.

"Adanya forum konsolidasi antara NU, Muhammadiyah dan JPPR juga sekaligus untuk memastikan para penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas politik kebangsaan dan demokrasi yang cakap," tegasnya.

Ruang Pendidikan Politik Masyarakat

Hal yang sama diungkapkan oleh perwakilan Ikatan Sarjana NU (ISNU), Selamet Supriyadi. Menurutnya, forum konsolidasi masyarakat sipil sangat perlu diinisiasi sebagai ruang pendidikan politik masyarakat.

Baca Juga: TERKINI! Polisi Tak Bersertifikat Dilarang Lakukan Tilang Manual, Berikut Pelanggaran yang Jadi Prioritas

"Masyarakat pemilih hari ini yang mayoritas didominasi generasi Z, jangan sampai hanya mendapat warisan politik elektoral yang cenderung transaksional. Tapi harus diperkuat terkait isu-isu kebangsaan dan demokrasi yang substansial melalui pendidikan politik," tuturnya.

Sebagai puncak dari rangkaian yang sudah berjalan, konsolidasi JPPR, angkatan muda NU dan angkatan muda Muhammadiyah dalam waktu dekat akan mendeklarasikan forum bersama ini. Mereka yakin bahwa gerakan ini, akan menjadi gerakan strategis bagi agenda-agenda kebangsaan dan keumatan.***

Ikuti selengkapnya artikel kami di Google News

Editor: Husain Ali


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x