Isu Covid-19 Rentan Dipolitisasi

- 28 Agustus 2020, 15:46 WIB
Ketua Kadin Majalengka, H Budi Victoriyadi bersama pelaku usaha H Tete Sukarsa ketika menjadi narasumber diskusi publik di kantor PWI Majalengka, Jumat 28 Agustus 2020
Ketua Kadin Majalengka, H Budi Victoriyadi bersama pelaku usaha H Tete Sukarsa ketika menjadi narasumber diskusi publik di kantor PWI Majalengka, Jumat 28 Agustus 2020 /Portal Majalengka/Andra Adyatama

"Paling terdampak PHRI, sudah banyak hotel dan restoran di wilayah 3 Cirebon yang dijual, termasuk yang terdampak itu sektor transportasi banyak yang beralih ke kargo.

Dengan konteks ekonomi global, perlu regulasi bagaimana membangun UMKM tersebut," ungkap Mang Budi sapaan akrabnya.

Baca Juga: Tilu  Pelaku Spesialis Pembobol Toko Diamankeun Sat Reskrim Polres Majalengka

"Anggaran recovery ekonomi sudah cukup besar bahkan sebelum era Jokowi ada KUR dan sebagainya, persoalannya tidak sejalan dengan kebutuhan UMKM. Misalnya untuk packaging saja tidak ada di Majalengka, harus ke Bandung atau ke Cirebon," imbuh Budi.

Mang Budi menegaskan, perlu regulasi bagaimana produk Majalengka dimanfaatkan oleh Majalengka sendiri dan hampir 450 T anggaran recovery ekonomi yang didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa efektif.

Baca Juga: KPI dan KPID Tidak Hanya Jadi Pengawas Penyiaran Di Media Mainstream, Tapi Mencakup Media Sosial

"Dengan regulasi yang konkrit harus ada UMKM Majalengka yang naik ke level ekspor karena di kita ada Bandara Kertajati dengan Aerocitynya termasuk di dalamnya ada Cargo Village," tandasnya.***

Halaman:

Editor: Andra Adyatama


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah