PORTAL MAJALENGKA - Jelang pemungutan suara Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari, Bawaslu Kota Cirebon mengajak semua lapisan masyarakat untuk menyebarkan pesan sejuk. Karena pemilu harus menjadi ajang untuk memperkuat integrasi bangsa.
"Jangan sampai karena beda pilihan justru menciptakan potensi disintegrasi. Karenanya kami sampaikan pesan kepada masyarakat bahwa kita boleh berbeda tapi kita tetap bersama," kata Komisioner Bawaslu Kota Fajri pada Sosialiasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Hotel Zamrud Jalan Wahidin Kota Cirebon pada Rabu, 31 Januari 2024.
Menurut Fajri, pesan sejuk jelang puncak Pemilu 2024 penting untuk disampaikan di mana pun berada. Hal itu untuk menjaga kerukukanan dan keharmonisan sosial masyarakat.
Baca Juga: Berikut Daftar Gaji PNS 2024 sesuai Golongan, Lengkap Cek Kebaikannya di Sini
"Kita sudah terbiasa berbeda secara suku, agama, ras maupun antar golongan. Tapi kita dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," terangnya.
Bawaslu Kota Cirebon juga sudah mengedarkan imbauan kepada pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri untuk menjaga posisi netral dalam kontes Pemilu 2024. "Karena kami yakini, keberhasilan pemilu, satu di antaranya adalah variabel netralitas ASN, TNI/Polri bisa terjaga," terangnya.
Pada kesempatan itu, Bawaslu Kota Cirebon mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan jalannya Pemilu 2024. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting demi menciptakan pesta demokrasi yang jujur dan adil.
Baca Juga: Prabowo Dapat Urutan Pertama Memaparkan Visi Misi, Berikut Format Debat Capres Kelima
Sejauh ini Bawaslu Kota Cirebon beserta jajarannya telah dan sedang melakukan proses pengawasan seluruh tahapan. Selain seluruh agenda kampanye yang dilakukan peserta pemilu baik pasangan capres-cawapres juga calon legislatif, Bawaslu juga melakukan pengawasan sampai tataran teknis berkaitan dengan logistik pemilu.
"Kami harus memastikan kesiapan logistik pemilu yang dilakukan KPU Kota Cirebon pada posisi yang tepat jumlah dan tepat bentuk. Kami tidak menginginkan, kita menghadapi situasi kekurangan atau menemukan logistik pemilu dalam keadaan tidak baik," tutur anggota Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri di hadapan peserta sosialisasi.
Sehingga, Bawaslu Kota Cirebon melakukan pengawasan langsung untuk memastikan logistik jenis surat suara sejak dari pabrik percetakan yang berada di tiga titik. Mulai dari Semarang Jawa Tengah, Bandung Jawa Barat dan Nganjuk Jawa Timur.
Baca Juga: Dugaan Insiden Pengiriman Surat Suara Lebih Awal di Taiwan, KPU Diminta Lebih Transparan
"Kami harus memastikan pendistribusian logistik surat suara ini dari hulu hingga hilir. Hulunya dari pabri percetakan kertas suara, hilirnya di 1.026 TPS yang ada di Kota Cirebon," jelasnya.
Termasuk juga pengawasan pada tahap penyortiran dan pelipatan surat suara. Kemudian perakitan kotak dan bilik suara.
Hal lainnya yang tidak kalah penting menurutnya, terkait pengawasan aktivitas kampanye. Baik kampanye capres-cawapres maupun parpol.
Baca Juga: Jakarta Dilanda Banjir, 38 RT Terendam dan Ratusan Warga Mengungsi
"Saya kira ini menjadi satu di antara tantangan bagaimana pemilu ke depan, khususnya di Kota Cirebon bisa berlangsung sangat baik sesuai yang diharapkan. Secara teknis, peserta pemilu baik partai politik maupun tim kampanye capres kami mengapresiasi, hampir sebagian besar menaati norma-norma tentang kepemiluan," ujarnya.
Senada disampaikan Mohamad Joharudin, anggota Komisioner Bawaslu Kota Cirebon lainnya. Rentang waktu kampanye terbuka tidak lama lagi akan berakhir hingga 10 Februari 2024.
Johar meminta selama tahapan kampanye terbuka atau rapat umum semua kontestan pemilu untuk menaati regulasi yang sudah diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023. Menurutnya, dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 diatur terkait mekanisme kampanye terbuka.
Baca Juga: PREDIKSI SKOR, Head to Head Australia vs Korea Selatan di Piala Asia 2023, Qatar
Ia menyebutkan bahwa di antara mekanisme kampanye terbuka dibolehkannya membagikan doorprize, menggelar bazar, melalui kesenian, dan lewat baksos. Karena itu, Bawaslu mendorong untuk memanfaatkan mekanisme kampanye tersebut.
"Itu sah dan halal. Daripada menggunakan cara-cara seperti serangan fajar maupun yang dilarang PKPU, manfaatkan mekanisme yang sidah diatur dalam PKPU. Yang penting sebelum kampanye, ada pemberitahuan kepada aparat keamanan, KPU, dan Bawaslu," kata Joharudin.***