PORTAL MAJALENGKA - Dukungan terhadap Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro untuk menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Jabatan untuk menggantikan Anies Baswedan, itu didukung dari aktivis Jakarta Network Sociaty (JNS).
Ketua JNS, Darmawan mengatakan, dari tiga nama yang beredar di masyarakat sebagai Pj Gubernur DKI, Juri Ardiantoro adalah tokoh yang paling tepat.
Baca Juga: Kematian Jemaah Haji 15 Tahun Terakhir Tinggi, Kemenkes Perkuat Pendampingan
Juri, kata dia, kayak meneruskan kepemimpinan Anies Baswedan yang akan habis pada 16 Oktober 2022.
"Juri Ardiantoro paling dibutuhkan untuk estafet kepemimpinan di Jakarta setelah Pak Anies. Sederhana alasannya, Juri dekat dengan semua kalangan di Jakarta.
Komunikasi politik dan interaksi di Jakarta sangat baik dan memiliki pengalaman di pemerintahan juga,” kata Darmanwa dalam keterangan tertulisnya, Senin 30 Mei 2022.
Baca Juga: Relawan Keberatan Jika Anies Baswedan Dijadikan Cawapres Ganjar
Karena alasan itu, Juri Ardiantoro sangat layak untuk ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai penerus kepemimpinan Anies Baswedan hingga 2024 mendatang.
"Juri Ardiantoro paling layak untuk dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Pj Gubernur DKI,” tambahnya.
Mantan komisioner KPU Jakarta Utara itu menjelaskan, Juri Ardiantoro memenuhi syarat. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden menyebutkan bahwa jabatan Deputi KSP setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I.a.
Baca Juga: Perjalanan Sunan Gunung Jati Mengejar Cita-Cita Menjadi Guru Agama di Cirebon (2)
"Ini sudah memenuhi persyaratan. Jadi, tidak ada aturan yang dilanggar kalau Presiden Jokowi mengangkat Juri sebagai Pj Gubernur DKI,” ungkapnya.
Juri juga mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Karena itu dia disebut sangat paham dengan psikologi sosial politik masyarakat di ibu kota.
Di sisi lain, Juri Ardiantoro juga merupakan sosok yang pandai membangun komunikasi dengan berbagai kalangan.
Termasuk dengan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta.
"Juri ini mudah bergaul dan diterima oleh semua kalangan, baik aktivis, tokoh-tokoh partai politik. Saya meyakini, komunikasi dengan DPRD DKI juga akan cair,” kata Darmawan.***