PORTAL MAJALENGKA - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bila suara dukungan penundaan Pemilu terus membesar, parpol di parlemen harusnya mendengar kehendak rakyat itu.
Apalagi, dukungan penundaan itu datang dari konstituen Parpol-parpol di senayan. Sebab, dia mengklaim memiliki data yang akurat soal dukungan masyarakat terhadap penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu.
Pernyataan Luhut itu menanggapi perkembangan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang mengemuka di ruang publik belakangan ini. Dia mengatakan, kekhawatiran sebagian kalangan bahwa setelah diberi kesempatan sekali perpanjangan maka akan muncul ide perpanjangan berikutnya.
Baca Juga: Luhut Pastikan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman Bertemu Jokowi, Inilah yang akan Dibahas
"Ya itu kan suara rakyat lagi. Kalau saya enggak segampang itu juga. suara rakyat itu kalau memang suara itu besar, iya kan DPR-nya, parpol-parpolnya mesti dengar. Itu kan konstituen dari pada parpol-parpol itu tadi," kata Luhut di podcast Deddy Corbuzier, Jumat 11 Maret 2022.
Dia mengklaim berdasarkan big data, dari 110 juta subyek akun di medsos, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persennya menolak. Mereka yang mendukung penundaan Pemilu itu datang dari masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kelompok menengah ke bawah itu, kata dia, tak ingin polarisasi masyarakat yang terjadi setelah Pemilu 2019 itu kembali terulang pada masa yang akan datang.
Baca Juga: Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi, Begini Tanggapan Luhut Binsar Pandjaitan
"Kalau menengah ke bawah itu pingin tenang, pengen bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kan sakit gigi dengar kampret lah cebong lah, kadrun lah, itu kan menimbulkan enggak bagus," kata Luhut.
Di sisi lain, suara kelas menengah ke bawah yang terpotret di big data itu juga menginginkan agar perbaikan ekonomi terus dilanjutkan. Anggaran untuk Pemilu 2024 dialihkan untuk perbaikan ekonomi masyarakat.
Hal itulah yang disebut Luhut ditangkap dari pembicaraan masyarakat yang terekam di big data.
Baca Juga: Kisah Cinta Syekh Magelung Sakti dengan Nyi Mas Gandasari, Murid Sunan Gunung Jati
"Masa terus-terusan gitu (cebong dan kampret). Sekarang kita coba tangkap dari publik dari suara-suara rakyat itu bilang kita menghabiskan Rp100 triliun lebih untuk memilih ini, sementara keadaan begini, ngapain sih Rp100 triliun lebih untuk pemilihan presiden dengan Pilkada serentak. Nah itu yang rakyat ngomong. Nah ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat ada di Gerinda ada di PDIP ada di Golkar ada di PKB di mana-mana. Kan ceruk ini ya kan mereka lihat mana yang mendengarkan suara kami kan," ujarnya.***