Network
PORTAL MAJALENGKA - Pengacara kondang tanah air, Hotman Paris Hutapea sudah mempelajari seluk UU Cipta Kerja.
Bahkan Hotman mengaku hanya butuh sehari saja mempelajari dan membaca pasal-pasal di Omnibus Law terkhusus UU Cipta Kerja.
Pengakuan ini diungkapkan Hotman melalui akun Instagramnya.
Baca Juga: Disuruh Menemui Presiden RI 2098, Ridwan Kamil: Segera Menghadap RSJ Lembang
Dalam postingannya Hotman mengaku siap untuk datang ke Istana Negara menghadap Presiden Jokowi.
Hotman sengaja ingin datang ke Istana Negara untuk memberikan masukan hukum terkait nasib buruh di Indonesia usai adanya UU Cipta Kerja.
Diberitakan Zona Jakarta sebelumnya, dalam artikel yang berjudul Sehari Saja Bagi Hotman Paris Pelajari Omnibus Law, Kini Ia Siap Menghadap Presiden Jokowi ke Istana, Hotman juga memposting jika pada saat tahun 1998 ketika Krisis Moneter ada pula UU sejenis Omnibus Law.
Baca Juga: Fahri Hamzah dan Fadli Zon Pertanyakan Maksud BIN Ungkap Dalang Dibalik Demo UU Cipta Kerja
"Bapak Jokowi yang terhormat, Presiden-ku yang terhormat. Pada waktu krisis keuangan moneter pada 1998, atas desakan IMF dibuatlah Undang-undang Kepailitan," ungkap Hotman Paris seperti dikutip dari akun Instagramnya, @hotmanparisofficial, Minggu (11/10/2020) seperti dilansir dari zonajakarta.com, Senin (12/10/2020).
Hotman menjelaskan UU Kepailitan itu bahkan diputus hanya dalam jangka waktu 60 hari.
"Di mana diatur perkara kepailitan walaupun triliunan rupiah harus diputus dalam waktu 30 hari oleh pengadilan niaga, kemudian dirubah menjadi 60 hari," jelasnya.
Baca Juga: Sampaikan Aspirasi Serikat Pekerja Langsung ke Jokowi, Ridwan Kamil: Tinggal Tunggu Saja Responnya
"Bahkan untuk perkara penjadwalan utang PKPU harus diputus dalam waktu 20 hari. Dan sampai sekarang berhasil dengan baik," lanjutnya.
Melihat adanya sejarah krisis moneter 1998 itu, Hotman Paris berniat datang ke Istana Negara untuk memberikan pandangannya ke presiden Jokowi.
"Saya siap datang ke Istana untuk memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden tentang praktik pengadilan, khususnya pengadilan perburuhan," terangnya.
Baca Juga: Penipuan Situs https://prakerja.vip, Menaker: Jika Ada Korban Kartu Prakerja Segera Lapor Polisi
"Karena sangat memakan waktu mulai dari Depnaker sampai Mahkamah Agung untuk buruh yang gajinya hanya 2 sampai 5 juta, pesangonnya dikit, mana kuat dia membiayai perkara," pungkasnya.***(Beryi Santoso/Zona Jakarta)
