Network
PORTAL MAJALENGKA - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak transparan.
Belakangan, DPR RI masih menjadi sasaran kritikan usai mengesahkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja alias Omnibus Law yang kontroversial baru-baru ini. Terbaru, kritikan tersebut datang dari Haris Azhar.
Pembahasan yang dinilai terlalu ngebut dan tidak transparan dianggap sejumlah pihak termasuk Haris Azhar. Menurutnya, hal itu sebagai alasan untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja/Omnibus Law oleh DPR RI.
Baca Juga: Ini Dia Aplikasi Online Groceries yang Harus Kamu Tahu Selama Pandemi
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menjadi salah satu yang paling keras menuduh DPR RI tidak transparan. Namun, ucapannya ditolak Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.
"Jadi, ini fraud designation process, kecurangan proses legislasi, kenapa sejak awal tidak memenuhi prinsip-prinsip tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan," jelas Haris dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab.
Lebih lanjut, ia menuding DPR RI tidak melakukan konsultasi publik dan tak mengeluarkan naskah akademik.
Baca Juga: [UPDATE] Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Jabar, Harga Komoditi ini Alami Penurunan
Selain itu, mereka pun disebut-sebut tak mengukur persoalan sosiologis serta nilai-nilai yang harus digali.
