Network
Ridwan mengatakan, sekarang dari sisi ekonomi bahwa rem dan gas ekonomi kesehatan ini selalu dinamis. Kadang-kadang 50% kesehatan 50% ekonomi, kadang 70% kesehatan seperti sekarang dan 30% ekonomi.
“Tapi tidak pernah 100 berbanding nol kira-kira begitu. Contoh ditetapkan PSBB di Jakarta berarti di rem ekonominya itu okupansi turun yang weekend dulu 60 persen sekarang hanya 30%. Jadi itulah fluktuatif dari sisi buka tutup kebijakan, tapi pergerakan manusia itu relatif sudah hampir sama seperti awal pandemic,” ujar dia.
Baca Juga: Beredar Kabar Ijazah Jokowi Palsu, Ini Faktanya
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar yang juga Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, untuk cetak biru pemulihan ekonomi sudah diserahkan pada Gubernur dari Satgas pemulihan ekonomi Jawa Barat.
Berikutnya pihaknya akan melakukan sosialisasi baik pada tingkat provinsi maupun kota kabupaten karena disana ada beberapa saran atau kebijakan yang harus diambil pemerintah.
“Misalnya tadi relaksasi berakhir di November 2020. Tapi saat ini justru kita slow down nya sampai akhir Desember, kan yang kayak gini gini itu masuk masuk dalam blue print pemulihan ekonomi,” ujar dia.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Aturan Upah Minimum Sektoral
Untuk penganggarannya, lanjut dia, hal itu bermacam-macam. Jika berbicara kebijakan, tidak selalu berkorelasi dengan anggaran yang harus disiapkan.
“Jadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya kebijakan gubernur bupati Wali Kota itu enggak perlu pakai anggaran. Nah ini yang kita sedang memilah itu semua kita sedang sosialisasikan dengan kota Kabupaten. Tentunya ada juga hubungannya dengan pusat karena kan ini relaksasi. Kan ada relaksasi perbankan kan itu dari pusat. Nah ini gunanya Satgas pemulihan ekonomi kita mendorong ke pusat bukan hanya berhenti di kewenangan provinsi, ada juga kewenangan kota Kabupaten,” ucap dia.***(Novianti Nurulliah/Pikiran Rakyat)
