Network
Selain itu, dalam SKP juga dibahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.
Jokowi menekankan kepada semua jajarannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dalam penyusunan RKP dan PPKF Tahun 2025, Jokowi menekankan kepada semua jajarannya untuk bisa menjaga kesinambungan pembangunan.
Baca Juga: Bebas Sangkar! Indonesia Peringkat ke-7 dalam Laporan Benchmark Cage Free Asia
“RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” tandasnya.
Di samping itu presiden juga memandang penting untuk menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 dengan memerhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Menurut Jokowi, sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris sudah masuk status resensi. Oleh karena itu ia mengingatkan pemerintah mendatang untuk melakukan antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Bank Muamalat Targetkan Pembiayaan Multiguna Meningkat Sekitar 125% pada 2024
“Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara ekonominya sudah masuk ke resesi, seperti Jepang, Inggris, baru saja masuk ke resesi itu. Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian. Tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan, jika terjadi gejolak dan krisis,” ujar Jokowi.
Untuk penyusunan kebijakan fiskal, Jokowi menambahkan harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi yang tengah dilakukan di tanah air.
