Network
"Perbaikan aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial menjadi domain yang penting untuk meningkatkan status desa di Jabar," ujar Bambang di kantor DPM-Desa, Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung, Rabu, 9 September 2020.
Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM, terdapat 52 indikator yang menentukan status desa. Mulai dari dimensi pelayanan, kesehatan, akses pendidikan dasar, hingga keterbukaan wilayah terhadap lingkungan ekonomi.
Baca Juga: Ingin Dapat BLT Pekerja Tapi Bukan Peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ini Caranya!
Diberitakan PikiranRakyat.com sebelumnya, dalam artikel yang berjudul Dari 98 Desa, Kini 270 Desa di Jawa Barat Berstatus Mandiri, peningkatkan status desa di Jabar koheren dengan peningkatan indikator IDM.
Bambang menuturkan, Peningkatan indikator IDM di Jabar tak lepas dari berbagai inovasi yang dicetuskan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum, dengan slogan Desa Juara yang memiliki tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).
"Dari tiga pilar tersebut turun sederet program, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa), Jalan Mulus Desa, Sapa Warga, dan banyak program lainnya. Program-program itu dirancang salah satunya untuk memangkas ketimpangan gap kemiskinan dan digitalisasi pedesaan dengan perkotaan, " ujar Bambang.
Baca Juga: Waketum Gerindra Minta Jokowi Copot Jabatan Anies Sebagai Gubernur DKI
Namun diakui Bambang, keberhasilan berbagai program yang dicanangkan di desa harus berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa.
Hal itu agar berbagai program yang diturunkan ke desa mampu dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.
"Dalam 52 indikator IDM itu tidak semua kewenangan ada di provinsi," ucap dia.
