Network
PORTAL MAJALENGKA – Kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Majalengka Jawa Barat mengalami kenaikan, bahkan diluar target yang sudah dicanangkan sebelumnya.
Saat ini, di kabupaten Majalengka sendiri tidak ada lagi desa yang menyandang status desa sangat tertinggal.
Dampak dari meningkatnya kinerja tersebut, Pendamping desa di kabupaten Majalengka, meminta rewards dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka.
Baca Juga: Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Majalengka Mayoritas Tanpa Gejala.
“Permasalahannya, dampak kenaikan Status di Majalengka tidak jelas, ke desa tidak ada rewards dalam alokasi kinerja, tidak seperti di kabupaten lain,” ujar Naslam, Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) kecamatan Jatitujuh, Kamis 3 September 2020.
Naslam mencontohkan, dalam penginputan kuisioner IDM Pendamping Lokal Desa (PLD) harus mengeluarkan biaya sendiri, ngeprint kuisioner 700 pertanyaan, operasional ke desa, biaya internet untuk upload data via IDM Kemendesa yang dalam prosesnya sangat rumit.
“Kami rasa wajar kalau teman-teman di lapangan meminta rewards, seperti di kabupaten lain,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Majalengka Optimis Menjadi Prioritas Pembangunan Ekonomi dan Industri di Indonesia
Lebih lanjut Naslam menjelaskan, ketika Webinar kemarin antara Kementrian Desa dan PDTT dengan Kepala Desa Sumber Kulon cukup jelas, di Kabupaten Bandung ada rewards langsung dari Pemerintah kabupaten Rp50 juta bagi desa yang status desanya naik.
Sebelumnya, Kepala DPMD Majalengka, Rd Umar Ma’ruf SSos MSi mengapresiasi kinerja kades dan komponen desa yang telah menunjukan bahwa IDM di tahun 2020 diluar ekspektasi standar pemerintah kabupaten Majalengka.
Baca Juga: Selama 2020 Bencana di Jawa Barat Menurun
Menurutnya, pembangunan desa telah berjalan dengan baik seiring dengan naiknya IDM. Tahun 2020 desa mandiri naik secara signifikan. Dari 2 desa jadi 23 desa mandiri. Dari target hanya 10 desa.
“Itu yang membanggakan. Desa berkinerja diantaranya menaikan status IDM. Artinya efektif menggunakan Dana desa sesuai prioritas,” ujarnya.
Berkaitan dengan program DPMD tahun 2021 ada buruh prestasi desa dengan pola padat karya untuk desa.
Baca Juga: Kisah Nendi Korban Kecelakaan Tol Cipali yang Menyisakan Duka Mendalam.
Karena padat karya adalah program yang sangat bagus. Sementara sekarang, Program dari provinsi banyak tapi karena pandemi jadi tidak maksimal.
“Tahun ini harusnya 200 Mobil maskara, tapi dana akhirnya dialihkan untuk menangani pandemi akhirnya hanya 100 mobil," kata Dia.
"Desa laboratorium sinergitas menuju desa mandiri (DLS to DM). Kriteria lain utk penerima mobil maskara salah satunya dari prestasi desa, inovasi desa, teknologi tepat guna, tidak hanya dari kenaikan status IDM,” ujarnya.
Baca Juga: Pastikan Open Bidding Sesuai Aturan, Pemuda Muhammadiyah Akan Kawal Prosesnya.
Selain itu, ada 4 desa yang mendapat jembatan penghubung. SPAM (saluran pengelola air minum) bisa diusulkan juga. Maskara juga masuk sistem, bisa diajukan.
"Lapang bola pun minimal ada satu desa yang standar nasional sesuai program bupati agar tiap kecamatan memiliki satu lapang representatif,” ujarnya.***
