Network
PORTAL MAJALENGKA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Selasa, 20 September 2022 dalam rapat paripurna.
Seperti diketahui, RUU PDP merupakan tawaran solusi atas rentetan kasus kebocoran data dalam situs dark web. Hal itu dialami berbagai platform perusahaan negeri maupun swasta.
Dalam kasus kebocoran data, peretas mencuri data pengguna dan menjualnya ke forum maupun pasar gelap seperti Silk Road di Dark dan Deep Web.
Baca Juga: BBM NAIK TINGGI, Hotman Paris Senggol Gaji Pensiunan Anggota DPR: Tolong Pikirkan Nasib Rakyat
Diantara data yang teretas seperti nama akun, alamat e-mail, tanggal lahir, nomor telepon, dan beberapa data pribadi lainnya yang tersimpan dalam sebuah file (dump) database dari Data Controller yang mengalami Data Breach (Pembobolan).
Seperti kebocoran data platform Lazada Singapura, dimana Informasi pribadi termasuk alamat dan sebagian nomor kartu kredit dari 1,1 juta akun telah diretas.
Termasuk nama, nomor telepon, email dan alamat surat, kata sandi terenkripsi dan sebagian nomor kartu kredit. Data diretas berasal dari database lapak belanja bahan makanan online RedMart pada Oktober 2020 silam.
Selain itu, kebocoran data ecommerce unicorn, dimana terdapat 91 juta data pengguna toko tersebut bocor dan tersebar di forum internet.
Baca Juga: RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-undang, Puan Maharani: Perjuangan Bagi Korban Kekerasan Seksual
