Network
PORTAL MAJALENGKA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah kembali menegaskan sikap MPR dan Fraksi PDIP yang menolak amandemen UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Politisi PDIP itu menyebutkan bahwa gagasan fraksinya di MPR hanya amandemen terbatas. Yakni menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberi wewenang untuk menetapkan haluan negara atau haluan nasional. Gagasan itu, kata dia, tidak akan melebar ke mana-mana.
"Kalau ada agenda (lain selain 1 ayat di pasal 3 UUD 1945) itu, secara tegas PDIP menarik diri dari dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR khususnya kami di PDIP," katanya saat menyampaikan pandangannya atas hasil surveI SMRC, Minggu 20 Juni 2021.
Baca Juga: Survei SMRC: 'Hanya' 52,9 Persen Responden Tolak Wacana Tiga Periode Presiden Jokowi
Dia mengingatkan kembali soal sikap Presiden Jokowi pada wacana itu. Kata presiden, para pengusung ide 3 periode itu dibagi tiga kategori. Pertama adalah orang yang ingin cari muka. Kedua, orang yang ingin menampar wajah Jokowi. Ketiga, orang yang ingin menjerumuskan dirinya.
"Jadi kalau subjeknya (Jokowi) saja sudah tidak mau, kemudian kami dari partai tempat Pak Jokowi bernaung juga tidak menginginkan konstitusi kita diubah hanya untuk kepentingan orang per orang," ujarnya.
Dia menambahkan, konstitusi itu harusnya menjadi panduan besar bangsa Indonesia dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa. Konstitusi, kata dia, merupakan kiblat bangsa Indonesia dan menjadi arah tujuan berbangsa. Karena itu, kata dia, tidak etis konstitusi diubah untuk kepentingan orang per orangan.
Baca Juga: Relawan JoMan Sebut Gagasan M Qodari Bentuk Sesat Pikir dan Kemunduran Demokrasi
"Dan konstitusi itu harusnya diproyeksikan untuk bangsa yang lebih besar, visioner dan sebagainya. Saya kira sangat tidak elok lah bahwa konstitusi kita mau dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja," ungkapnya.
