Network
Baca Juga: Pemprov DKI Ungkap Harga Pangan Naik Jelang Ramadhan Termasuk Beras dan Cabai
Pemerintah, kata dia, telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus penularan virus di masyarakat. Mulai dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penguatan protokol kesehatan (Prokes) hingga vaksinasi.
Ia mengatakan, dalam rakor tingkat menteri yang dipimpinnya pada tanggal 23 Maret 2021, pemerintah mengambil langkah tegas terkait libur mudik Lebaran tahun ini.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi dan rakor tingkat menteri tanggal 23 maret 2021, di kantor PMK dipimpin Menko PMK serta hasil konsultasi dengan presiden maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," ungkapnya.
Baca Juga: Sebanyak 36 Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke Medan Guna Ikuti Program IOM
Baca Juga: Gabriella Larasati Akui Jadi Pemeran Video Asusila Akibat Pemerasan
Keputusan tegas itu, kata dia, berlaku untuk umum. Mulai dari seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga masyarakat pada umumnya. Karenanya, kebijkan tersebut menutup celah rencana mudik masyarakat Indonesia pada Lebaran tahun ini.
"Berlaku untuk seluruh ASN, TNI Polri, BUMN, karyawan swasta, hingga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang dilaksanakan bisa menghasilkan semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan," ungkapnya.
Meskipun mudik dilarang, pemerintah tetap memberlakukan cuti bersama satu hari. Yakni pada 12 Mei. Cuti bersama itu, kata dia, tidak menggugurkan larangan mudik. Pemerintah juga akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Berkat Unggahan Sosmed, Warga di Magelang Ditemukan setelah 30 Tahun Hilang
